Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN dan menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan itu ditandatangani Prabowo pada hari yang sama.
Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan dengan dipandu Presiden Prabowo. Ia kemudian menandatangani berita acara pelantikan yang turut disaksikan dan ditandatangani Presiden.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sudaryono saat mengucapkan sumpah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sudaryono dipilih karena terlibat dalam pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak tahap perumusan konsep hingga teknis pelaksanaan.
“Sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya Program Makan Bergizi Gratis ini, beliau juga bersama-sama kami berdiskusi dan menggagas bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut,” ujar Prasetyo.
Pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian juga menjadi salah satu pertimbangan. Kementerian Pertanian berperan menopang pasokan bahan pangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG.
“Badan Gizi Nasional yang kegiatannya memberikan makan bergizi gratis tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian,” kata Prasetyo.
Tak Akan Rangkap Jabatan
Setelah dilantik, Sudaryono menyatakan akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pemerintah memastikan ia tidak akan merangkap jabatan setelah memimpin BGN.
Sudaryono menempatkan pembenahan tata kelola sebagai prioritas awal. Ia juga berjanji menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi dalam pelaksanaan MBG.
