Jaksa mendakwa Gus Alex menerima imbalan percepatan haji senilai USD5,23 juta dan Rp330 juta dari sejumlah pihak selama 2023–2024.
Mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, didakwa diperkaya Rp93,42 miliar dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan tersebut dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Jaksa Fahmi Idris menyebut uang yang diduga diterima Gus Alex berasal dari imbalan percepatan penyelenggaraan ibadah haji.
Dakwaan memerinci penerimaan sebesar USD5,23 juta atau sekitar Rp93,09 miliar berdasarkan kurs Rp17.800 per USD, ditambah Rp330 juta.
Pada penyelenggaraan haji 2023, Gus Alex didakwa menerima USD75 ribu dari Nur Faidzin, staf operasional PT Pesona Mozaik.
Jaksa kemudian mendakwa Gus Alex menerima sekitar USD5,16 juta dan Rp330 juta dari sejumlah pihak pada penyelenggaraan haji 2024.
Jaksa Memerinci Sumber Uang
Asrul Aziz Taba disebut menyerahkan USD436 ribu dan Rp230 juta. Ismail Adham didakwa menyerahkan USD30 ribu, sedangkan Umar Bakadam disebut menyerahkan Rp100 juta.
Jaksa juga menyebut Budi Darmawan menyerahkan USD2,39 juta dan Ridwan Kurniawan menyerahkan USD2,3 juta.
Dakwaan mengaitkan penerimaan tersebut dengan percepatan keberangkatan jemaah haji khusus. Jaksa menduga pengelola memasukkan jemaah tanpa masa tunggu ataupun jemaah yang tidak memenuhi urutan keberangkatan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan mekanisme tersebut dalam konferensi pers pada 12 Maret 2026.
“RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX,” kata Asep.
Menurut Asep, petugas kemudian mengumpulkan imbalan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK yang memperoleh kuota tambahan untuk jemaah kategori tersebut.
Kerugian Negara Mencapai Rp622,09 Miliar
Jaksa menghitung rangkaian perbuatan dalam perkara ini mengakibatkan kerugian negara Rp622,09 miliar.
Nilai tersebut berbeda dari Rp93,42 miliar yang didakwakan memperkaya Gus Alex.
Kerugian negara itu mencakup Rp438,22 miliar dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK untuk jemaah yang dinilai tidak berhak diberangkatkan.
Jaksa juga menghitung Rp39,95 miliar dari penjualan kuota petugas haji khusus serta Rp143,92 miliar dari biaya percepatan pengisian kuota tambahan pada 2023–2024.
Selain Gus Alex, dakwaan menyebut Yaqut diperkaya USD271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar. Sebanyak 313 PIHK juga disebut memperoleh Rp478,17 miliar.
Jaksa mendakwa Yaqut bersama Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba mengatur pembagian 20 ribu kuota tambahan haji 2024 dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen.
Yaqut membantah menerima uang dalam perkara tersebut. Tim kuasa hukumnya juga mengajukan keberatan terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam dakwaan.
Persidangan belum memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa baru akan membacakan tuntutan setelah majelis hakim menyelesaikan pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa.
Seluruh nilai penerimaan, pihak yang diperkaya, dan kerugian negara tersebut masih berstatus dakwaan penuntut umum serta harus dibuktikan melalui persidangan.***
