Narasi Menambah 10 Kementerian
Sekadar mengilas balik, pada Mei 2024, atau ketika wacana ‘penggemukan’ kabinet itu mulai muncul, berkembang narasi yang menyebut Prabowo bakal menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41. Dengan demikian, setidaknya bakal ada tujuh kementerian baru yang rencananya bakal dibentuk oleh pemerintahan yang akan datang.
Ketika itu Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengklaim jika wajar sasa ide ini muncul, dengan alasan Indonesia adalah negara besar dan butuh banyak orang dalam pemerintahan untuk mengurusnya.
Namun, belakangan, jumlah kementerian itu disebut-sebut kembali bertambah, dari sebelumnya 41 menjadi 44. Jadi, bakal ada setidaknya 10 kementerian baru.
Beberapa waktu lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan jika dia sempat mendengar obrolan “warung kopi” soal penambahan departemen ini.
Bahkan, politikus Partai Golkar yang kerap disapa Bamsoet itu menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat jatah lima dari 44 kursi menteri—di mana salah satunya bakal diisi Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.
“Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri,” kata Bambang saat membuka turnamen bulu tangkis Senayan Smash di Jakarta pada Selasa (10/9/2024), sebagaimana dilansir oleh Kompas.
“Salah satunya adalah Mas Viva Yoga,” tegasnya waktu itu.
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, membenarkan jika kementerian pemerintahan Prabowo nantinya akan bertambah. Namun, dia mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah persisnya.
“Jumlahnya ini sedang kami simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi,” kata Dasco pada Kamis (12/9/2024) pekan lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Detik.
“Masih terus pembahasan dan akan finalisasi. Mungkin ya tujuh hari sebelum pelantikan baru final,” katanya.
Dan menurut Kamhar Lakumani, politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo—sebagaimana dilansir BBC News Indonesia—salah satu badan setingkat kementerian yang bakal dibentuk adalah Badan Penerimaan Negara (BPN),
Kubu Prabowo sendiri telah berulang kali menyampaikan rencana pendirian BPN ini sejak masa kampanye Pilpres lalu. Departemen ini, kata Prabowo, diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak dan non-pajak negara.
Dan dengan adanya BPN, Prabowo menargetkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) naik hingga mencapai 23 persen.
“Kalau saat ini, kan, penerimaan dan pengeluaran itu masih di satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal sepenuhnya ada di sana,” kata Kamhar, sebagaimana dilansir BBC News Indonesia.
“Ini yang penting untuk dilakukan transformasi struktural, ya. Ada, misalnya, Badan Penerimaan Negara supaya bisa lebih optimal dalam memotret dan mengapitalisasi semua potensi-potensi penerimaan negara,” kata Kamhar.
Sementara itu, sebagai informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memasukkan rencana pembentukan BPN dalam dokumen awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Rencana ini, menurut Bappenas, merupakan upaya untuk meningkatkan rasio pajak demi “menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan”.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sendiri telah membentuk dua badan baru setingkat kementerian, yaitu Kantor Komunikasi Presiden dan Badan Gizi Nasional.
Badan Gizi Nasional bertugas mengeksekusi program makan bergizi gratis Prabowo, yang mulai berjalan tahun depan dengan alokasi dana sekitar Rp71 triliun.
“Ini salah satu program penting kita dan sangat penting untuk pembangunan manusia guna mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing,” kata Kamhar.
Dia mengaku tidak setuju bila proses revisi UU Kementerian Negara disebut sengaja dikebut jelang pergantian pemerintahan.
Pasalnya, kata dia, wacana revisi ini sudah sejak lama. Apalagi, kata Kamhar, UU tersebut pertama terbit pada 2008 dan tak lagi relevan dengan dinamika politik hari ini.
