Ketika wacana pembentukan ‘kabinet gemuk’ mulai mengemuka di masa pra-pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming, analis pernah memprediksi, bahkan ‘mengkhawatirkan’ bakal banyak ‘menteri medioker’ bermunculan. Menteri yang tidak kompeten. Apakah ‘blunder pagi-pagi’ tiga menteri baru Kabinet Merah Putih merupakan indikasinya?
Prediksi bakal bermunculannya ‘menteri medioker’ itu pernah disampaikan pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, kala mengkritisi rencana pembentukan kabinet gemuk.
Kata Bivitri waktu itu, sebenarnya banyak urusan negara yang bisa diselesaikan tanpa membentuk kementerian baru. Sebab, menurut dia, untuk menyelesaikan berbagai problematikan negara itu bukan soal berapa jumlah kementerian, tetapi kemampuan seorang pemimpin dalam mengorganisasikan beragam kepentingan berbeda.
Bivitri pun memandang jika pembentukan kementerian baru bakal makan banyak waktu dan menelan biaya besar, di mana seharusnya biaya itu bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak, termasuk untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam negeri.
“Jadi, buat saya, (penambahan kementerian baru) ini sama sekali enggak ada urgensinya,” kata Bivitri.
Bivitri menilai bahwa satu-satunya alasan kenapa rencana pembentukan kementerian baru dipercepat adalah karena berbagai jabatan menteri dibagi-bagikan kepada banyak pihak. Dan ini, kata dia, adalah ‘rekrutmen politik’ untuk membuat koalisi besar.
“Supaya tidak ada oposisi,” tegasnya.
Dan ketika makin banyak jumlah kementerian, menurut Bivitri, makin besar pula kemungkinan munculnya menteri-menteri “medioker”, yaitu menteri dipilih bukan karena kompetensi, tapi karena kepentingan politik.
“Akibatnya, nanti kebijakan yang dihasilkan untuk kita juga tidak membaik. Jangan-jangan malah salah sasaran,” kata Bivitri.
Seharusnya, kata Bivitri, rekam jejak dan kompetensi seseoranglah yang dijadikan landasan memilih menteri. Namun, yang terjadi belakangan mengindikasikan sebaliknya.
Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, pada 7 September lalu mengatakan bahwa ada empat alumnus SMA Taruna Nusantara yang bakal menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.
“Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini,” kata Hashim, dalam sebuah forum di Jakarta pada Sabtu, 7 September 2024.
Bivitri pun mempertanyakan pernyataan Hashim itu. “Kalau dia sudah duluan ngomongin asal sekolah, berarti kan dia enggak ngomongin kompetensi,” kata Bivitri.
Apakah ‘blunder pagi-pagi’ beberapa menteri yang baru dilantik menjadi indikasi jika Kabinet Merah-Putih diisi juga oleh menteri medioker sebagai ‘ongkos’ dari kepentingan politik?
