Risiko Munculnya Menteri ‘Medioker’
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menilai, banyak urusan negara yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa membentuk kementerian baru.
Menurut dia, semua itu bukan soal berapa jumlah kementerian, tetapi kemampuan seorang pemimpin dalam mengorganisasikan beragam kepentingan berbeda.
Dalam pandangan Bivitri, pembentukan kementerian baru bakal makan banyak waktu dan menelan biaya besar, di mana seharusnya biaya itu bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak, termasuk untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam negeri.
“Jadi, buat saya, (penambahan kementerian baru) ini sama sekali enggak ada urgensinya,” kata Bivitri.
Bivitri menilai bahwa satu-satunya alasan kenapa rencana pembentukan kementerian baru dipercepat adalah karena berbagai jabatan menteri itu mau dibagi-bagikan kepada banyak pihak. Dan ini, menurut dia, adalah ‘rekrutmen politik’ untuk membuat koalisi besar.
“Supaya tidak ada oposisi,” tegasnya.
Dan ketika makin banyak jumlah kementerian, menurut Bivitri, makin besar pula kemungkinan munculnya menteri-menteri “medioker”, yaitu menteri dipilih bukan karena kompetensi, tapi karena kepentingan politik.
“Akibatnya, nanti kebijakan yang dihasilkan untuk kita juga tidak membaik. Jangan-jangan malah salah sasaran,” kata Bivitri.
Seharusnya, kata Bivitri, rekam jejak dan kompetensi seseoranglah yang dijadikan landasan memilih menteri. Namun, yang terjadi belakangan mengindikasikan sebaliknya.
Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, pada 7 September lalu mengatakan bahwa ada empat alumnus SMA Taruna Nusantara yang bakal menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.
“Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini,” kata Hashim, dalam sebuah forum di Jakarta pada Sabtu, 7 September 2024.
Bivitri punb mempertanyakan pernyataan Hashim itu. “Kalau dia sudah duluan ngomongin asal sekolah, berarti kan dia enggak ngomongin kompetensi,” kata Bivitri.
“Dia seharusnya kan kebalik cara berpikirnya. (Seharusnya) lihat dulu portofolio kementeriannya apa, terus baru kemudian cari karakter-karakternya, syarat-syaratnya yang dibutuhkan apa, baru rekrut menterinya,” kata Bivitri.
Kementerian yang terlalu banyak, dalam pandangan Bivitri, juga berpotensi mempersulit koordinasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Apalagi, katanya, tiap kementerian punya “ego sektoral” yang membuat mereka saling tidak mau mengalah dan menghambat proses koordinasi.*
