Sebenarnya revisi UU Kementerian Negara, yang mendukung rencana “kabinet gendut” pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 maupun daftar 43 rancangan UU yang pembahasannya diprioritaskan selesai sebelum Oktober tahun ini—ketika masa jabatan DPR 2019 – 2024 berakhir.
