Internal DPR 2019-2024 sendiri—melalui Panitia Angket Haji—mengklaim telah menemukan indikasi kuat bahwa alokasi tambahan kuota tahun itu tidak didasarkan pada prosedur baku. Beberapa pihak menyebutkan adanya intervensi politik dalam distribusi kuota, bahkan menyebut kementerian bertindak lebih sebagai “penyalur jatah” ketimbang regulator.
Ke Mana Yaqut Sekarang?
Sejak tak lagi menjabat menteri, Yaqut terlihat lebih tenang.
Tak lama setelah lengser, Yaqut mengaku masih menjadi pengawas sekolah yang dikelola adiknya di Rembang, Jawa Tengah. “Saya masih mengelola madrasah di kampung (Rembang, Jawa Tengah). Yang di Rembang yang kelola adik saya, tapi saya ngawasi dari jauh (Jakarta) saja,” tuturnya, pada 28 Oktober 2024—tak lama setelah lengser.
Dia juga telah melepas jabatan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pada awal 2024, digantikan Addin Jauharuddin. Namun, dia masih bertahan sebagai Ketua Dewan Penasihat GP Ansor—peran simbolik namun strategis di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia tetap hadir dalam sejumlah acara besar, seperti perayaan Harlah ke-91 GP Ansor di Purwokerto, April lalu.
Di lingkup politik, statusnya sebagai kader PKB sempat menjadi teka-teki. Ia menyatakan belum diberhentikan secara resmi, meski sempat “kehilangan” kartu anggota partai. Di sisi lain, elite PKB di DPR memberi sinyal kuat bahwa mereka mendukung KPK jika perlu memanggil Yaqut dalam perkara kuota haji.
Aktivitas pribadinya pun relatif senyap. Ia tercatat pernah kuliah di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, namun tak menyelesaikan studi tersebut. Tak terdengar pula kabar ia melanjutkan pendidikan.
Namun, dia tercatat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Humanitarian Islam, lembaga yang digagas oleh Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kakak kandung Yaqut, yang didirikan pada November 2024.
Yaqut mengaku, selain di Institute for Humanitarian Islam, dia juga diberi tugas PBNU untuk menjadi Koordinator Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).
