Pakar: Ancaman Berulang Bila Pola Tidak Diubah
Peneliti Hidrologi Hutan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menyebut bencana Sumatera sebagai bukti kuat hubungan deforestasi dan banjir bandang.
“Cuaca ekstrem hanya pemicu awal. Kerusakan hutan di hulu DAS-lah yang memperparah daya rusak banjir bandang,” ujarnya dalam rilis UGM, Rabu (3/12/2025).
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai bencana tersebut sebagai produk kelalaian kebijakan pemerintah. “Ini bencana ekologis yang diproduksi kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Direktur WALHI Sumbar, Andre Bustamar, menegaskan Sumatera Barat “didera bencana ekologis akibat deforestasi dan lemahnya penegakan hukum.”
Manajer Kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga, mengkritik program biomassa PLTU. “Program ini mendorong pembukaan hutan alam secara besar-besaran, bukan transisi energi,” katanya dalam rilis 26–27 Februari 2024.
Sementara itu, pemerintah pusat menyebut tren deforestasi secara umum menurun. “Luas hutan nasional kini 95,5 juta hektare dengan deforestasi netto 175,4 ribu hektare,” ujar Direktur Inventarisasi Kemenhut, Agus Budi Santosa, pada 21 Maret 2025.
Namun pejabat daerah menilai data itu belum mencerminkan kerusakan di lapangan. “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini,” kata anggota DPR RI asal Tapanuli, Gus Irawan Pasaribu, kepada Reuters, Selasa (2/12/2025).
Tren Kerusakan Meluas
Pola kerusakan di berbagai pulau menunjukkan kesamaan: ekspansi sawit, tambang batu bara–emas–nikel, pembukaan PBPH, Hutan Tanaman Energi, serta pembangunan PLTA dan infrastruktur di hulu DAS. Lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin mempercepat penyusutan tutupan hutan.
Sejak 2001, tren deforestasi memuncak pada 2012–2016, menurun 2017–2021, lalu meningkat kembali sejak 2022 akibat dorongan energi biomassa dan ekspansi konsesi.
Para ahli memperingatkan risiko besar bagi Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Ketiganya memiliki topografi terjal dan curah hujan tinggi, sehingga rentan mengalami banjir bandang serupa Sumatera. Pulau-pulau kecil di Maluku, NTT, dan NTB telah merasakan krisis air akibat hilangnya tutupan hutan.
Rekomendasi mitigasi berulang kali disampaikan: hentikan izin di hulu DAS rawan, audit izin lama, reforestasi berbasis DAS, dan penegakan hukum tanpa kompromi. Namun pakar menilai implementasinya masih jauh dari memadai.
