Para kiai Madura imbau warga NU tenang di tengah polemik PBNU.
Puluhan kiai, alim ulama Syuriyah NU, dan para pengasuh pesantren se-Madura Raya berkumpul dalam silaturahmi di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Selasa (2/12/2025) malam.
Pertemuan yang diprakarsai Rais Syuriyah PCNU Bangkalan, KH Muhammad Faishol Anwar, itu menyuarakan keprihatinan mendalam atas polemik yang mengguncang struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam pertemuan tersebut, para masyayikh menyatakan tiga sikap utama. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi internal PBNU, mempersilakan penyelesaian sepenuhnya kepada para ulama pemegang otoritas tertinggi, serta mengajak warga NU menjaga ketenangan dan memperbanyak munajat. Para kiai menegaskan pentingnya ukhuwah nahdliyyah di tengah menguatnya ketegangan internal.
Konflik muncul pasca terbitnya surat edaran PBNU bertanggal 25 November 2025 yang menyebut KH Yahya Cholil Staquf tak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November pukul 00.45 WIB. Surat itu ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir serta menegaskan bahwa kewenangan PBNU berada di tangan Rais Aam selama kekosongan jabatan.
Gus Yahya Bantah Pencopotan
Menanggapi polemik tersebut, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12), ia menyebut pergantian jabatan hanya bisa dilakukan melalui muktamar.
“Bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda dalam sistem konstitusi NU,” ujarnya.
Ia menyebut pernyataan hasil rapat harian Syuriyah soal pencopotan dirinya tidak memiliki dasar. Menurutnya, rapat tersebut tidak memiliki kewenangan menentukan jabatan Ketua Umum PBNU.
“Pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Syuriyah itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan rapat tersebut,” katanya.
Gus Yahya menegaskan polemik ini tak boleh merusak tatanan organisasi. Ia menolak anggapan bahwa dirinya berkepentingan mempertahankan jabatan.
“Saya tidak punya kepentingan apa pun selain mempertahankan tatanan organisasi. Jangan sampai organisasi runtuh hanya karena keinginan sepihak,” ucapnya.
Siap Diperiksa dan Tempuh Jalur Hukum
Mengenai insinuasi adanya pelanggaran, Gus Yahya menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan dan membawa persoalan ini ke ranah hukum bila upaya dialog buntu.
“Apabila jalan musyawarah ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan apa pun, kami siap menempuh jalur hukum demi menjaga keuntungan dari tatanan organisasi,” tegasnya.
Di tengah ketegangan tersebut, para kiai Madura berharap agar penyelesaian tetap berada dalam koridor ulama dan menghindari perpecahan di akar rumput. Mereka meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif hingga persoalan organisatoris PBNU menemukan penyelesaian yang sah.***
