Para pakar ingatkan kerusakan hutan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi kini memasuki fase kritis.
Banjir bandang yang merenggut 744 nyawa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 bukan hanya tragedi regional. Para peneliti menilai kejadian itu menjadi cermin rawannya daerah lain yang tengah mengalami laju deforestasi lebih besar, terutama Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
Mereka memperingatkan Indonesia berada di ambang siklus bencana hidro-meteorologi yang lebih sering dan lebih merusak jika kerusakan hutan di luar Sumatera tidak segera dikendalikan.
Kejadian di Sumatera memperlihatkan pola risiko yang jelas. Hutan runtuh, benteng alami hilang, lalu hujan ekstrem menghajar kawasan hulu DAS tanpa peredam. BNPB melaporkan lebih dari 1,1 juta pengungsi, puluhan jembatan putus, dan desa-desa tetap terisolasi hingga awal Desember.
Lonjakan Deforestasi di Kalimantan dan Papua
Data Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi nasional mencapai 257.384 hektare pada 2023, meningkat dari 230.760 hektare pada 2022. Kalimantan menjadi penyumbang terbesar, disusul Sumatera dan Sulawesi, sementara Papua mencatat degradasi hutan dalam skala luas.
Di Sumatera, kehilangan hutan mencapai 4,4 juta hektare sejak 2001. WALHI mencatat 1,4 juta hektare hilang sepanjang 2016–2025 akibat tumpang tindih izin tambang, perkebunan sawit, PBPH, PLTA, dan geotermal. Banjir bandang 2025 menjadi konsekuensi langsung dari kerusakan itu.
Kalimantan mencatat deforestasi signifikan pada 2023: Kalbar 35.162 ha, Kalteng 30.433 ha, Kaltim 28.633 ha, Kalsel 16.067 ha, dan Kaltara 14.316 ha. FWI menilai proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa PLTU menjadi ancaman terbesar terhadap hutan alam yang tersisa.
Papua memiliki 33,12 juta hektare hutan, namun mengalami deforestasi 256.065 ha dan degradasi 965.955 ha sepanjang 1990–2022. Konsesi HPH, sawit, dan tambang dinilai menjadi pendorong utama kerusakan.
Sulawesi tidak kalah tertekan. Sulawesi Tengah mencatat deforestasi 16.679 ha pada 2023, sementara Sulawesi Tenggara kehilangan 38 ribu ha tutupan pohon sepanjang 2021–2024, dan 97 persennya adalah hutan alam.
Pakar: Ancaman Berulang Bila Pola Tidak Diubah
Peneliti Hidrologi Hutan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menyebut bencana Sumatera sebagai bukti kuat hubungan deforestasi dan banjir bandang.
“Cuaca ekstrem hanya pemicu awal. Kerusakan hutan di hulu DAS-lah yang memperparah daya rusak banjir bandang,” ujarnya dalam rilis UGM, Rabu (3/12/2025).
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai bencana tersebut sebagai produk kelalaian kebijakan pemerintah. “Ini bencana ekologis yang diproduksi kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Direktur WALHI Sumbar, Andre Bustamar, menegaskan Sumatera Barat “didera bencana ekologis akibat deforestasi dan lemahnya penegakan hukum.”
Manajer Kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga, mengkritik program biomassa PLTU. “Program ini mendorong pembukaan hutan alam secara besar-besaran, bukan transisi energi,” katanya dalam rilis 26–27 Februari 2024.
Sementara itu, pemerintah pusat menyebut tren deforestasi secara umum menurun. “Luas hutan nasional kini 95,5 juta hektare dengan deforestasi netto 175,4 ribu hektare,” ujar Direktur Inventarisasi Kemenhut, Agus Budi Santosa, pada 21 Maret 2025.
Namun pejabat daerah menilai data itu belum mencerminkan kerusakan di lapangan. “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini,” kata anggota DPR RI asal Tapanuli, Gus Irawan Pasaribu, kepada Reuters, Selasa (2/12/2025).
Tren Kerusakan Meluas
Pola kerusakan di berbagai pulau menunjukkan kesamaan: ekspansi sawit, tambang batu bara–emas–nikel, pembukaan PBPH, Hutan Tanaman Energi, serta pembangunan PLTA dan infrastruktur di hulu DAS. Lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin mempercepat penyusutan tutupan hutan.
Sejak 2001, tren deforestasi memuncak pada 2012–2016, menurun 2017–2021, lalu meningkat kembali sejak 2022 akibat dorongan energi biomassa dan ekspansi konsesi.
Para ahli memperingatkan risiko besar bagi Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Ketiganya memiliki topografi terjal dan curah hujan tinggi, sehingga rentan mengalami banjir bandang serupa Sumatera. Pulau-pulau kecil di Maluku, NTT, dan NTB telah merasakan krisis air akibat hilangnya tutupan hutan.
Rekomendasi mitigasi berulang kali disampaikan: hentikan izin di hulu DAS rawan, audit izin lama, reforestasi berbasis DAS, dan penegakan hukum tanpa kompromi. Namun pakar menilai implementasinya masih jauh dari memadai.
Peringatan Ekologis Nasional
Rangkaian pernyataan, temuan lapangan, dan analisis eksternal mengarah pada kesimpulan yang sama: Sumatera hanyalah peringatan awal. Jika deforestasi di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi terus berjalan tanpa kontrol ketat, Indonesia menghadapi ancaman bencana ekologis yang lebih besar dan lebih luas.
Para pakar menyebut fase ini sebagai “titik kritis.” Jika tidak ada intervensi cepat, banjir bandang berskala besar berpotensi muncul di lebih banyak pulau.***
