Sebab, kata dia, di negara seperti Indonesia, yang tingkat pertumbuhan ekonominya 5 persen, semestinya tidak terjadi deflasi yang disebabkan oleh lemahnya daya beli.
“Ini menyerupai kondisi krisis, jadi ada kemungkinan akhir tahun 2024 ini inflasi di bawah 2 persen seperti saat pandemi tahun 2020-2021,” ujarnya kepada media.
Namun demikian, ekonom Muhammad Andri menyebut deflasi saat ini tidak bakal memicu krisis moneter seperti yang terjadi tahun 1998.
Menurut Andri, ada perbedaan deflasi yang berlangsung saat ini dengan krisis moneter 1998.
Meskipun deflasi pada 1999 juga terjadi beruntun, tetapi itu dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok, sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan yang runtuh atas mata uang Indonesia.
Selain itu ada pengaruh penurunan harga minyak dunia, melemahnya permintaan domestik, serta utang luar negeri sektor swasta yang membengkak, termasuk situasi politik yang tak stabil.
“Kalau krisis karena deflasi lebih ke resesi yang membuat ekonomi stagnan seperti di Jepang,” imbuh Muhammad Andri.
Apa Langkah Prabowo-Gibran?
Penasihat ekonomi tim Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, pun mengakui ada indikasi “ekonomi sulit” atau “pekerjaan formal susah” seperti yang dikeluhkan masyarakat saat ini.
Merespons persoalan ini, pemerintahan Prabowo, kata Dradjad, akan meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang bisa mengganggu konsumsi kelas menengah seperti misalnya penerapan PPN 12 persen. Selain itu juga memperbanyak pelatihan untuk vocational skills bagi anak-anak muda—baik untuk pekerjaan-pekerjaan mekanik, industri, hingga berbagai jasa.
Terakhir, menggunakan standarisasi untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja.*
