Menyusul maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, terjadi deflasi yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut, sejak Mei hingga September 2024. Masyarakat kelas pekerja sudah tak mampu belanja.
Bank Indonesia pun meminta agar masyarakat lebih banyak belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, permintaan tersebut sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, hampir semua sektor industri melakukan PHK, yang bakal berimbas pada anjloknya daya beli.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen pada September 2024, yang merupakan deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presidan Joko Widodo atau Jokowi.
“Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12 persen (secara bulanan atau month to month),” kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (01/10).
“Deflasi pada September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024. Dan ini merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan,” sambungnya.
Deflasi berturut-tutut terjadi mulai Mei lalu, di mana besarnya 0,03 persen month to month. Deflasi semakin dalam di bulan Juni, yang sampai menyentuh 0,08 persen. Juli malah lebih parah, mencapai 0,18 persen.
Namun, BPS mencatat jika deflasi sempat membaik pada Agustus, yakni kembali ke level 0,03 persen secara bulanan. Tapi, memasuki September, tingkat deflasi kembali terpuruk.
“Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir terlihat secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak. Terjadi penyesuaian harga BBM pada September, bahan bakar minyak yang mengalami penurunan harga adalah BBM khusus non-subsidi,” terang Amalia.
“Kami mencatat komoditas bensin dan solar mengalami deflasi pada September, dan tingkat deflasinya masing-masing sebesar 0,72 persen dan 0,74 persen,” imbuhnya.
