“Saya tidak suka kalau direksi bermain golf di hari kerja. Itu menciptakan persepsi buruk di mata publik.”
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
KDM Wajibkan Ortu Tanda Tangan Surat Perlindungan Guru, FGSNI: Kepala Daerah Lain Harus Meniru
Kebijakan ini bertujuan melindungi guru dari potensi kriminalisasi yang kerap terjadi hanya karena teguran atau bentuk disiplin yang dimaknai keliru.
ASN Kini Bebas Kerja dari Mana Saja: Birokrasi Bakal Makin Gesit atau Malah Sulit?
Pemerintah berharap ASN bisa lebih adaptif, fokus, dan seimbang menjalani peran profesional dan kehidupan pribadi.
Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi Dibubarkan Prabowo
Satgas Saber Pungli dibentuk pada Oktober 2016 oleh Presiden Jokowi, dengan ambisi memberantas pungutan liar dari pusat hingga ke pelosok daerah.
Ulil Sebut Penolak Tambang sebagai Wahabi Lingkungan, Politisi PKB: “Pernyataan Menyesatkan!”
Tambang sering kali menjadi titik awal kemerosotan ekosistem pangan. Tanah pertanian rusak akibat pencemaran logam berat. Sumber air tercemar. Laut kehilangan ikan.
Parkir di Minimarket Surabaya Kini Gratis! Tapi Warga Diminta Waspadai Jukir Liar
Keberadaan jukir resmi penting demi menjaga keamanan kendaraan dan memastikan tanggung jawab pengelola usaha terhadap izin yang mereka kantongi dari pemerintah.
Heboh! Siswa SD di Tangsel Dapat Makan Bergizi Gratis Bahan Mentah, Ini Kata Pemerintah
Kebijakan ini diambil karena kegiatan belajar-mengajar di sejumlah sekolah sedang tidak berjalan normal, menjelang libur atau masa class meeting.
Gara-Gara 4 Pulau, Tito Karnavian Didesak Mundur. Siapa Sebenarnya yang Salah?
Pengamat menilai, Tito semestinya menyadari kekeliruannya dan, kalau punya etika, mundur dari jabatannya.
Jakarta Obral Diskon Pajak Hotel dan Kuliner, Ekonomi Kota Diangkat dari Meja Makan
Diskon ini bukan sekadar potongan angka, tapi strategi menghidupkan gairah pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.
Mbah Tupon Terus Berjuang: Jadi Korban Mafia Tanah, Kini Dihadapkan Gugatan Perdata
Setelah jadi korban mafia tanah, Mbah Tupon kini harus menghadapi gugatan perdata yang bisa membuatnya kehilangan rumah dan tanah miliknya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









