Jukir liar tak memiliki dasar hukum. Tindakan mereka termasuk pungli, yang merupakan bentuk kecil dari tindakan koruptif.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Menaikkan Gaji Hakim Dinilai Tak Menjamin Pengadilan Bebas Korupsi
Mahkamah Agung mengklaim punya pengawas rahasia atau ‘mystery shopper’ yang akan dikirimkan secara acak untuk mengawasi kinerja hakim berbagai aspek di lingkungan pengadilan.
Pemkot Surabaya Segel Minimarket yang Tak Sediakan Juru Parkir Resmi, Cara Tangani Keluhan soal Jukir Liar
Pemkot Surabaya dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha bagi toko swalayan yang tidak menyediakan petugas parkir resmi.
Pakar: Aktivitas PT Gag Nikel Langgar UU, Kerugian Tambang di Raja Ampat Lampaui Kasus PT Timah
Tak dicabutnya izin PT Gag Nikel dinilai sebagai keputusan diskriminatif.
Haji Furoda Disebut Mengandung Unsur Penipuan, Banyak Pihak Setuju Sistem Ini Dihapus
Kebijakan otoritas Arab Saudi tak menerbitkan visa Furoda tahun ini merupakan bagian dari proses mewujudkan visi 8 juta jemaah tahun 2030 melalui layanan digital.
BP Haji: Banyak Petugas yang Cuma ‘Nebeng’ Haji, Tak Lancar Bahasa Arab dan Inggris
Proses seleksi petugas haji harus lebih ketat agar benar-benar menghasilkan petugas yang siap kerja dan berkomitmen melayani jemaah.
Prabowo Umumkan Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim jika pemerintah punya cukup anggaran untuk merealisasikan kenaikan gaji hakim saat ini.
Pengamat Curiga Pencabutan Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Hanya Gimik, DPR Tuntut Transparansi Penanganan
Pencabutan izin tambang di Raja Ampat itu perlu dilanjutkan dengan penegakan hukum dan transparansi kebijakan.
Tunjangan Insentif Rp250 Ribu per Bulan Tidak Cair, Puluhan Ribu Guru Peserta PPG Daljab Batch 1 Kemenag Mengeluh
Pemerintah mengklaim bahwa insentif tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Kontroversi 4 Pulau Aceh ‘Pindah Tangan’ ke Sumut: Mengapa Tito Karnavian Ambil Keputusan Ini?
Pengamat menilai kebijakan Mendagri Tito Karnavian ini berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi—khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.








