COO Danantara, Dony Oskaria, melarang direksi BUMN main golf saat jam kerja dan melibatkan istri dalam urusan kantor, seraya menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan BUMN.
__________
Dalam upaya membentuk budaya profesional di tubuh perusahaan milik negara, Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan dua larangan penting bagi jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): tidak bermain golf saat jam kerja dan tidak melibatkan istri atau keluarga dalam urusan internal perusahaan.
“Saya tidak suka kalau direksi bermain golf di hari kerja. Itu menciptakan persepsi buruk di mata publik,” ujar Dony, dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fikom Universitas Padjadjaran di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.
Dia juga menyindir kebiasaan sejumlah istri pejabat yang ikut mengatur urusan kantor seperti dekorasi atau kegiatan acara. “Kantor itu bukan warisan keluarga,” ujarnya.
Dony menyebut larangan tersebut merupakan bagian dari lima prinsip etika kerja yang ia tanamkan kepada direksi BUMN: tidak boleh berutang budi, tidak bekerja di bawah tekanan, tidak bermain golf saat jam kerja, tidak menggunakan protokol atau ajudan secara berlebihan, serta tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan operasional perusahaan.
Menurutnya, perubahan ini sudah mulai terlihat. “Saya senang kini para direksi datang rapat tanpa ajudan. Ini menunjukkan budaya kerja yang mulai bertransformasi,” katanya.
Selain mendorong etika dan profesionalisme, Dony juga memaparkan posisi Danantara sebagai entitas pengelola investasi berbasis keuntungan BUMN, bukan dana operasional atau aset negara. Ia menepis tudingan bahwa Danantara mengintervensi kas operasional perusahaan-perusahaan besar, seperti Bank Mandiri atau BRI.
“Yang kami kelola adalah return, bukan dana operasional,” tegasnya.
Berbeda dari Sovereign Wealth Fund (SWF) di negara lain, Danantara tidak dibiayai dari kelebihan APBN, melainkan dari laba BUMN. Model ini, kata Dony, menyerupai Temasek milik Singapura, dan dirancang untuk menghindari penyimpangan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus 1MDB di Malaysia.
