Golkar menyebut peluang warga negara asing memimpin BUMN ekspor SDA bukan ancaman kedaulatan, melainkan upaya Prabowo memutus rantai lama perdagangan komoditas.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membela langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang warga negara asing menjadi direktur utama BUMN ekspor sumber daya alam.
Menurut Sarmuji, kebijakan itu bukan sekadar mencari figur asing, melainkan strategi memutus rantai perdagangan lama yang selama ini dinilai membuat negara kehilangan kendali atas ekspor komoditas.
Ia menyebut Prabowo ingin membangun tata kelola ekspor yang lebih transparan dan profesional agar kebocoran devisa serta permainan harga bisa ditekan.
“Pak Prabowo mau memutus rantai itu,” kata Sarmuji, dikutip dari Kompas, Jumat (22/5)
Negara Ambil Alih Jalur Ekspor
Polemik ini muncul setelah pemerintah menyiapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferro alloy melalui BUMN baru.
Dalam pidato RAPBN 2027 di DPR pada Rabu (20/5/2026), Prabowo mengatakan negara harus mengetahui secara pasti nilai kekayaan alam yang dijual ke luar negeri.
“Kita tidak mau dibohongi lagi,” ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan Parlemen TV.
Pemerintah menilai pola perdagangan lama membuat devisa hasil ekspor banyak mengalir ke luar negeri dan sulit diawasi secara penuh.
Pro-Kontra Kedaulatan Ekonomi
Rencana membuka kursi pimpinan BUMN bagi warga negara asing langsung memicu perdebatan publik. Kritik utama datang dari kekhawatiran soal kedaulatan ekonomi dan penguasaan data komoditas strategis nasional.
Namun kubu pemerintah menilai profesional asing justru diperlukan untuk membangun sistem bisnis berstandar global dan mengurangi praktik rente dalam perdagangan sumber daya alam.
Prabowo sebelumnya juga mengaku telah mengubah regulasi agar ekspatriat bisa memimpin BUMN tertentu demi meningkatkan daya saing perusahaan negara di pasar internasional.***
