Prabowo mengundang eks Gubernur BI dan mantan menteri era SBY ke Istana untuk belajar dari pengalaman krisis ekonomi 2008 — sebagai bekal menghadapi ketidakpastian global saat ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Mereka yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Kepala Bappenas periode 2005–2009 Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Kepala Bappenas periode 2010–2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Prabowo bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan tujuan pertemuan itu.
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” kata Airlangga usai pertemuan.
Inflasi 17 Persen dan Minyak USD140 per Barel
Para tokoh itu memaparkan betapa beratnya tekanan ekonomi yang pernah mereka hadapi — mulai dari inflasi yang menembus 17 persen hingga lonjakan harga minyak mentah dunia ke level USD140 per barel pada krisis 2005.
Namun dibanding periode-periode kelam itu, Airlangga menilai kondisi Indonesia saat ini jauh lebih kokoh. “Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ujarnya.
Mitigasi Risiko ke Depan
Dari sesi berbagi pengalaman itu, pemerintah memetakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan.
Prabowo pun meminta para menterinya untuk memantau regulasi demi memperkuat ketahanan sektor keuangan. Ia juga menyoroti perlunya kajian penguatan permodalan perbankan nasional.
“Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” kata Airlangga mengutip arahan Presiden.
Secara terpisah, Burhanuddin Abdullah mengaku berdiskusi langsung dengan Prabowo soal pengalamannya mengelola kebijakan moneter di masa lalu — sebuah pertukaran wawasan yang, menurut pemerintah, menjadi bahan berharga untuk merancang mitigasi risiko ekonomi nasional ke depan.****
