Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim jika pemerintah punya cukup anggaran untuk merealisasikan kenaikan gaji hakim saat ini.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Pengamat Curiga Pencabutan Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Hanya Gimik, DPR Tuntut Transparansi Penanganan
Pencabutan izin tambang di Raja Ampat itu perlu dilanjutkan dengan penegakan hukum dan transparansi kebijakan.
Tunjangan Insentif Rp250 Ribu per Bulan Tidak Cair, Puluhan Ribu Guru Peserta PPG Daljab Batch 1 Kemenag Mengeluh
Pemerintah mengklaim bahwa insentif tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Kontroversi 4 Pulau Aceh ‘Pindah Tangan’ ke Sumut: Mengapa Tito Karnavian Ambil Keputusan Ini?
Pengamat menilai kebijakan Mendagri Tito Karnavian ini berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi—khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.
Arab Saudi Bakal Pangkas Kuota Haji untuk Semua Negara Hingga 50 Persen, Berlaku Tahun Depan
Selain itu, perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengelola layanan jemaah haji—atau syarikah—dibatasi maksimal dua.
Bahlil Dorong UMKM Aktif Terlibat Pengelolaan Tambang
Dia meminta Menteri UMKM untuk menginventarisasi UMKM yang potensial dan siap diberikan prioritas dalam pengelolaan tambang.
Bakal Terapkan Hilirisasi 14 Komoditi Pertanian, Kementerian Pertanian Mengklaim Bisa Serap 8,6 Juta Tenaga Kerja
Hilirisasi 14 produk pertanian ini diyakini akan menyerap tenaga kerja sampai 8.608.195 orang dengan total lahan yang bisa digarap menyentuh 5.500.000 hektare.
Menteri LH Bolehkan Tambang Nikel Raja Ampat Beroperasi, Politisi Gerindra Curiga Ada Suap dalam Proses Perizinannya
Kata Menteri Lingkungan Hidup, PT Gag Nikel—yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat —termasuk salah satu dari 13 perusahaan yang diperbolehkan menambang di hutan lindung berdasarkan UU No. 19/2004 (penetapan Perppu 1/2004).
Soal Kasus Tambang Raja Ampat, Menteri Bahlil Sebut Ada Pihak Asing yang Ingin Gagalkan Hilirisasi Nikel. Apa Iya?
Izin operasi pertambangan nikel PT Gag di Raja Ampat yang diduga bermasalah terbit sejak tahun 2017, di masa Kementerian ESDM dipimpin Ignasius Jonan, pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
Proyek Sekolah Unggulan Garuda: Antara Optimisme Pemerintah dan Kritik Praktisi Pendidikan
Ada dua jenis Sekolah Garuda yang bakal dibangun: Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.