Fadli mengatakan bahwa tanggal 17 Oktober dipilih karena merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah nasional: penetapan resmi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian dari lambang negara Garuda Pancasila.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Sekolah Rakyat Resmi Beroperasi, Siswa Dapat 8 Set Seragam dan Makan 3 Kali Sehari
Pembagian seragam belum bisa dilakukan serentak. Proses pengadaan masih berlangsung dan butuh waktu dua sampai tiga minggu lagi.
Gubernur Sulbar Terbitkan Aturan Setiap Siswa SMA/SMK Wajib Baca 20 Buku Sebagai Syarat Kelulusan
Dari total 20 buku yang wajib dibaca, dua di antaranya harus memuat kisah tokoh asal Sulbar yaitu Andi Depu dan Baharuddin Lopa, yang dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam sejarah bangsa.
Pemkot Surabaya Beri Bonus Rp200 Ribu bagi Pelapor Pembuang Sampah Sembarangan
Bonus hanya diberikan jika pelaku pembuang sampah berhasil ditindak dan membayar denda minimal Rp300 ribu.
Ironi Indonesia: Jutaan Warga Menganggur, 30 Wamen Justru Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Rangkap jabatan baru layak dibenarkan bila disertai kinerja luar biasa dan kontribusi nyata terhadap efisiensi serta keberhasilan BUMN.
Pengangguran Bisa Gugat Negara, Simak Dasar Konstitusinya
Hak atas pekerjaan bukan janji politik yang boleh diabaikan, tapi kewajiban hukum negara.
Jangan Anggap Remeh Banjir! Ini 10 Langkah Selamatkan Diri
Setelah banjir surut, bahaya belum selesai. Jangan langsung pulang ke rumah sebelum ada izin resmi.
Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik: Pemerintah Janjikan Rp2 Juta per Bulan Plus Rapelan
Tak hanya kenaikan rutin, pemerintah juga menjanjikan rapelan kekurangan Rp500 ribu per bulan sejak Januari 2025.
Pemerintah Luncurkan AI Center of Excellence, Indonesia Menuju Kedaulatan Kecerdasan Buatan
Teknologi superkomputer dari Nvidia dan AI Factory milik Indosat akan menjadi tulang punggungnya.
Menteri PKP Maruarar Batalkan Perkecil Rumah Subsidi: “Kami Tidak Kompromi soal Martabat Rakyat”
Keputusan ini menjadi penanda penting bahwa pembangunan perumahan bukan hanya soal target angka atau efisiensi lahan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.