Aksi unjuk robot canggih di HUT Bhayangkara ke-79 menuai sorotan publik. Netizen membandingkan harga pasaran dengan rumor Rp3 miliar per unit. Ada apa di balik parade teknologi Polri?
__________
Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar 1 Juli 2025 di Monumen Nasional, Jakarta, berlangsung meriah. Di antara barisan pasukan dan atraksi khas kepolisian, hadir pula rombongan yang tak biasa: puluhan robot berbaris, mulai dari robot tank, drone pertanian, hingga robot anjing K9 dan humanoid yang berjalan dengan gerak nyaris luwes.
Atraksi robotik itu sontak menarik perhatian publik. Namun, bukan hanya karena kecanggihan teknologinya. Di jagat maya, publik justru ramai memperbincangkan soal harga. Desas-desus menyebut, harga satu unit robot bisa mencapai Rp3 miliar.
Kabar ini berasal dari pernyataan pihak PT Ezra Robotics Teknologi, salah satu mitra penyedia, yang menyebut kisaran harga tersebut. Namun, baik Polri maupun pihak perusahaan belum secara resmi merinci detail anggaran atau harga pasti tiap unit robot yang ditampilkan.
Tak ingin tinggal diam, warganet pun melakukan investigasi mandiri. Di platform e-commerce internasional seperti Alibaba dan situs resmi Unitree Robotics—perusahaan asal China yang dikenal sebagai produsen robot anjing dan humanoid—harga yang tercantum ternyata jauh lebih murah.
Unitree Humanoid G1 misalnya, dijual seharga USD16.000 atau sekitar Rp258 juta. Sementara itu, robot anjing Unitree Go1 Air dibanderol USD2.700 (Rp43,5 juta), dan varian Go1 Pro senilai USD3.500 (Rp56,5 juta). Ada pula model Go2 yang dihargai USD2.800 (Rp45,3 juta). Di Tokopedia, versi Pro Kit-CN dari Go2 bahkan dijual Rp143 juta.
Kontras harga itu pun memicu komentar publik. “Kalau pasaran cuma segitu, kenapa sampai Rp3 miliar?” tulis seorang pengguna X (dulu Twitter). Lainnya menyindir, “Di Alibaba cuma Rp30 jutaan, bisa jadi Rp3 miliar begitu nyampe sini.”
Namun ada pula yang mencoba menghitung ulang. Seorang netizen berasumsi angka Rp3 miliar adalah total dari 20 unit robot: 10 humanoid dan 10 robot anjing, bukan per unit. “Kalau masing-masing USD16.000 dan USD2.800, ya kira-kira memang totalnya segitu,” ujarnya.
Meski begitu, polemik harga ini membuka pintu ke pertanyaan yang lebih serius: untuk apa robot-robot ini dibeli? Dan seberapa besar urgensinya?
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengingatkan perlunya transparansi. Ia menekankan bahwa Polri harus menjelaskan tujuan penggunaan robot-robot tersebut dan mempertanggungjawabkan pengadaan yang dilakukan, apalagi di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
“Apakah benar robot ini dibutuhkan karena ada tugas yang tak bisa lagi dijalankan oleh sumber daya manusia?” tanyanya.
Almas juga menekankan bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa, apalagi oleh lembaga publik, harus dibuka ke masyarakat. Regulasi seperti Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa, UU Keterbukaan Informasi Publik, hingga Peraturan Komisi Informasi mewajibkan hal itu.
“Sudah terlalu banyak kekecewaan publik terhadap Polri,” ujarnya. “Kalau sekarang ingin bicara reformasi, mulailah dengan keterbukaan.”
Di tengah sorotan publik yang makin tajam, parade robot seolah menyisakan satu hal: teknologi boleh canggih, tapi kepercayaan dibangun lewat kejelasan. Dan di titik ini, transparansi anggaran masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.***
