Pemberhentian program MBG disebarkan melalui surat edaran di grup para penerima program.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Kemenag Tetap Salurkan Insentif untuk Guru RA dan Madrasah Non PNS Meski Ada Efisiensi
Saat ini Kemenag tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemberian tunjangan yang dimaksud.
Aturan Baru Presiden Prabowo: Korban PHK Terima 60 Persen Gaji selama 6 Bulan
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2025 Tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Imbas Efisiensi Anggaran, Ribuan Guru Madrasah Non PNS Kemenag Tak Lagi Dapat Insentif Rp250 Ribu Per Bulan
Biasanya setiap guru menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan, dirapel setiap semester.
Wali Kota Eri Cahyadi Larang Adanya Warung Pangku hingga Judi Merpati di Surabaya
Warung pangku tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga merusak tatanan sosial di Surabaya. Ia menekankan bahwa para pemimpin wilayah harus tegas dalam menjalankan tugas mereka
BPJS Keluhkan 17 juta peserta JKN Menunggak Iuran, Pengamat: Sebelum Mengeluh, Mending Berbenah Diri, Sudah Optimal Belum Layanannya?
BPJS harus memastikan peserta mendapatkan hak sesuai kelas yang mereka bayar. Jika layanan masih berantakan, wajar jika peserta kehilangan kepercayaan, hingga berujung pada penunggakan iuran.
Pemotongan Anggaran Kemendiktisaintek Bisa Hancurkan Mimpi Kuliah Masyarakat Miskin dan Dosen Malas Mengajar
Jadi ini kita ikuti potongannya, efisiensi meskipun tidak sebesar yang mereka lakukan. Karena ini juga kalau besar pemotongan efisiensinya ini, kembali PTNBH juga akan terpaksa menaikkan sebagian dari uang kuliah mahasiswanya
Jemaah Haji Wajib Aktifkan BPJS Kesehatan
Dengan mendaftar sebagai peserta BPJS, jemaah yang sakit sebelum keberangkatan biaya perawatannya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Menteri Hukum: Ormas Keagamaan Dapat Izin Tambang Biar Tak Minta Jatah Lagi ke Pemerintah dan Perusahaan
Menteri Hukum mendukung ormas keagamaan dapat konsesi tambang dengan alasan supaya mandiri secara ekonomi.
Wujudkan Lumbung Pangan Kedua dengan Sekolah Budidaya Garut, Talas dan Ubi Jalar
Dinas mendorong pembentukan dan penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) agar lebih mandiri dalam penyediaan pangan keluarga.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.