Namun, BKN belum menjelaskan apakah penempatan tersebut dilakukan melalui mutasi permanen, penugasan sementara, pertukaran pegawai, atau penggunaan kantor BKN terdekat sebagai tempat kerja bersama.
Jumlah pegawai yang mengikuti uji coba, daftar daerah tujuan, persyaratan peserta, tanggal pelaksanaan, dan periode evaluasi juga belum diumumkan. Belum terdapat penjelasan mengenai konsekuensi kebijakan terhadap kelas jabatan, tunjangan kinerja, biaya perjalanan dinas, maupun status unit kerja asal.
Ketidakjelasan tersebut penting karena penempatan pegawai tidak hanya menyangkut kebutuhan keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan formasi, kompetensi, distribusi beban kerja, dan kebutuhan pelayanan pada masing-masing unit.
Produktivitas dan Pelayanan Akan Dievaluasi
BKN menyatakan akan mengukur dampak program terhadap tiga aspek, yakni produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, indikator keberhasilan dan waktu pelaksanaan evaluasi belum dipublikasikan.
“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas,” kata Zudan.
Hasil uji coba tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah skema serupa layak diadopsi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Untuk saat ini, program belum menjadi kebijakan nasional dan belum otomatis berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.***
