Dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU kian hangat. Sejumlah nama mengemuka, mulai dari petahana hingga pengasuh pesantren, namun belum ada yang mendominasi dukungan.
Ketua Bidang Hukum dan Media Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Mukri mengonfirmasi dinamika bursa calon ketua umum kian menghangat menjelang Muktamar ke-35. Peristiwa ini dinilai wajar dan menjadi cerminan berjalannya proses demokrasi di internal organisasi.
”Kalau kemudian agak-agak hangat, ada banyak yang ingin maju menjadi Ketua Umum, ya biasalah,” kata Mukri pada Sabtu (18/7/ 2026). “Itu justru sekaligus penampakan adanya demokrasi, ada penyampaian aspirasi”, tambah dia.
Sejumlah nama kini mulai masuk dalam radar pencalonan. Mereka meliputi Ketua Umum PBNU petahana Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU K.H. Zulfa Mustofa, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Selain itu, muncul kandidat berlatar pimpinan daerah dan pengasuh pondok pesantren. Nama tersebut antara lain Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Ketua PWNU Jawa Tengah K.H. Abdul Ghaffar Rozin, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif, K.H. Muhammad Yusuf Chudlori, serta K.H. Abdussalam Shohib.
Meski banyak tokoh bermunculan, dukungan suara belum mengerucut pada satu kandidat pasti. Peta persaingan dipastikan terus bergerak dinamis dan baru akan terlihat jelas saat forum penjaringan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.
Berdasarkan aturan organisasi, setiap bakal calon wajib mengantongi sedikitnya 99 suara dari pengurus cabang maupun wilayah agar sah maju sebagai kandidat utama.
”Kalau ternyata kurang dari situ kan enggak memenuhi untuk jadi calon. Nanti bisa saja semacam koalisi,” jelas Mukri.
Menjawab Tantangan Abad Kedua
Ihwal esensi transisi kepemimpinan ini, Katib Syuriyah PBNU Ikhsan Abdullah menegaskan Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang pergantian pengurus biasa. Forum ini dipandang sebagai titik balik penentuan arah strategis Nahdlatul Ulama dalam menapaki abad kedua.
Pemimpin baru kelak dihadapkan pada tantangan global yang kompleks, mulai dari pergeseran geopolitik, ekonomi global, kecerdasan buatan, hingga krisis peradaban dan iklim.
”Jika abad pertama NU dihabiskan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara, maka abad kedua menuntut peran yang lebih luas,” kata Ikhsan pada Jumat (17/7/2026).
Sebelumnya, Ikhsan juga menyoroti pentingnya peta jalan ekonomi yang jelas untuk memperkuat kesejahteraan warga Nahdliyin. PBNU ke depan tidak boleh lagi terus bergantung pada bantuan pihak ketiga, melainkan harus mengoptimalkan instrumen seperti koperasi, badan usaha, hingga wakaf produktif.
Ia berharap muktamar kali ini menghasilkan sosok pemimpin yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah, pesantren, dan generasi muda, tanpa kehilangan ruh spiritual keagamaan.
”Sebab keputusan di Muktamar 35 ini bukan hanya menentukan 5 tahun ke depan, tetapi juga menentukan arah NU untuk 100 tahun ke depan,” pungkas Ikhsan.***
