Hubungan Ketua Umum PKB dan PBNU memanas menjelang Muktamar ke-35. Keduanya berdebat mengenai capaian kepemimpinan dan kebutuhan pembaruan di tubuh organisasi tersebut.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang menginginkan pembaruan kepengurusan menjelang Muktamar ke-35. Desakan ini muncul karena kepemimpinan saat ini dinilai gagal.
”Semua ingin perbaikan dari kegagalan kepemimpinan yang ada, maka mutlak pembaruan,” kata Muhaimin kepada wartawan, di BRIlian Stadium, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membutuhkan sosok pemimpin baru. Ia menyebut sejumlah tokoh dari berbagai provinsi sanggup memimpin perubahan.
Ihwal kritik tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menepis anggapan bahwa organisasinya tidak mengalami kemajuan. Ia mengklaim berbagai transformasi tata kelola telah berjalan dengan baik.
”Saya kira ya karena beliau memang mungkin kurang mengerti tentang NU ya. Karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU,” tutur Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Yahya menyebut sistem manajemen digital dan program pemberdayaan ekonomi telah diterapkan selama masa kepemimpinannya. Program tersebut diklaim menjangkau tingkat wilayah hingga cabang.
Bantahan PKB dan Kesiapan Muktamar
Pernyataan Yahya langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Ia menegaskan bahwa Muhaimin pernah menjabat sebagai Rais Syuriah Ranting NU.
”Kalau dia saja enggak ngerti dengan ranting syuriahnya, ya berarti kan dia enggak pernah turun ke bawah,” ucap Hasanuddin di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Di tengah polemik ini, PBNU terus mematangkan persiapan Muktamar ke-35. Forum pemilihan ketua umum yang baru ini dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
Sebelumnya, Yahya memastikan dirinya akan kembali maju sebagai calon Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya guna menuntaskan program.
