Kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara selama libur panjang akhir Mei 2026 berhasil menekan belanja perjalanan dinas hingga Rp1,95 triliun, klaim pemerintah. Penghematan ini disebut jauh melampaui target awal.
Pemerintah mengklaim kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama libur panjang akhir Mei 2026 berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp1,95 triliun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyebut angka ini melebihi proyeksi awal yang hanya memperkirakan penghematan sekitar Rp1 triliun.
“Kami bersyukur kebijakan ini berjalan efektif. Dari hasil pemantauan sementara, penghematan belanja perjalanan dinas ASN selama periode WFH 26–30 Mei 2026 mencapai Rp1,95 triliun,” ujar Rini kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Penundaan Perjalanan Dinas Jadi Kunci
Rini menjelaskan, sebagian besar penghematan berasal dari penundaan ribuan kegiatan perjalanan dinas yang sedianya dilakukan ASN di berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan WFH diterapkan mulai 26 hingga 30 Mei, bertepatan dengan libur Iduladha dan cuti bersama, guna mengurai kepadatan arus balik di jalur darat, laut, dan udara.
Kementerian PANRB sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN pada Periode Libur Nasional Hari Raya Iduladha. Edaran ini menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk menunda perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mengalihkan ASN ke sistem kerja fleksibel.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyambut baik capaian ini. Menurutnya, pengurangan mobilitas ASN turut melonggarkan tekanan pada simpul-simpul transportasi utama. “Kami mencatat penurunan volume penumpang di bandara dan stasiun selama periode WFH. Ini sangat membantu kelancaran arus balik,” katanya.
Efisiensi Anggaran dan Respons Publik
Penghematan Rp1,95 triliun ini langsung menuai respons positif dari kalangan pengamat kebijakan publik. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai kebijakan WFH bisa menjadi model efisiensi permanen. “Jika diterapkan secara berkala, potensi penghematan bisa lebih besar tanpa mengorbankan kinerja pelayanan,” ujarnya.
