Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga akuntabilitas. “Penghematan ini harus diikuti dengan pengalihan anggaran yang jelas ke sektor prioritas, jangan hanya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran,” tegasnya.
Kementerian PANRB menyatakan akan mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh dan membuka peluang penerapan WFH pada periode libur panjang berikutnya. “Kami akan melihat data lengkap pada awal Juni. Jika hasilnya signifikan, bukan tidak mungkin ini menjadi kebijakan rutin,” pungkas Rini.***
