Kementerian Kesehatan mencatat 213.344 penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan daring selama Maret 2025 hingga Maret 2026. Sebanyak 6.219 kepala dan ahli gizi SPPG juga telah menyelesaikan program peningkatan kapasitas pada Februari 2026.
BGN Mengaktifkan Dapur secara Bertahap
Sebanyak 1.700 SPPG yang disiapkan tidak seluruhnya merupakan dapur baru. Menurut BGN, fasilitas tersebut sudah tercatat, telah menyelesaikan pembangunan fisik, dan berada pada tingkat kesiapan yang memungkinkan pengoperasian.
BGN memadankan data dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian dan lembaga lain untuk menentukan lokasi prioritas. Selain prevalensi tengkes, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, BGN belum mengumumkan nama dan alamat 1.700 dapur tersebut. Lembaga itu juga belum memerinci status SLHS, kapasitas produksi, hasil inspeksi, dan jumlah penerima manfaat pada setiap SPPG.
Keterbukaan data tersebut diperlukan untuk memastikan dapur tidak mulai memproduksi makanan sebelum memenuhi standar keamanan pangan. Belum diketahui pula jumlah SPPG yang harus menunda pengoperasian apabila sertifikatnya belum diterbitkan.
“SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap,” kata Sudaryono seusai mengikuti rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis, 6 Agustus 2026.
