Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto
Menyusul pernyataan kontroversial Yusril dan Pigai, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ‘tak mau ketinggalan’ bikin kontroversi. Dia kedapatan menyebarkan surat undangan haul ke-2 almarhumah ibunya menggunakan surat berkop kementerian.
Surat berkop Kemendes PDTT itu ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul dihelat di Ponpes BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang Banten—pondok yang dikelola Yandri—pada Selasa (22/10/2024).
Surat undangan tersebut mendapat kritik dari eks Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyarankan agar para menteri berhati-hati. Surat yang dibuat Yandri, menurut Mahfud, harusnya bersifat pribadi sehingga tidak boleh pakai kop kementerian.
Yandri sudah mengklarifikasi perihal surat haul undangan berkop kementerian tersebut. Kata dia, hal tersebut masih bisa dikoreksi. Dan dia memastikan tidak ada urusan politik dalam hajatannya tersebut, kendati istrinya, Ratu Zakiyah, sedang maju sebagai Calon Bupati Serang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Seskab Langung ‘Gercep’ Beri Arahan
Tiga ‘blunder’ yang terjadi nyaris bersamaan di awal-awal kerja Kabinet Merah-Putih itu rupanya langsung membuat Kesekretariatan Kabinet yang dipimpin Mayor Tedy gerak cepat. Orang dekat Presiden Prabowo Subianto itu langsung mengeluarkan arahan untuk semua menteri—barangkali agar blunder-blunder serupa tidak makin kerap terjadi.
Arahan Seskab Tedy itu beredar grup aplikasi perpesanan WhatsApp atau WA di kalangan wartawan. Ada dua poin di situ.
Pertama, para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Kedua, ada arahan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian & tanda tangan menteri, terkait acara pribadi & menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat,” demikian bunyi salah satu imbauan.
Pada poin kedua, para menteri diminta agar humas di masing-masing kementerian untuk berhati-hati dan mencegah adanya peretasan di website maupun media sosial milik kementerian.
“Tekankan bagian humas/media setiap kementerian, untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website/media sosial resmi di kementerian masing-masing,” imbuhnya.*
