Sebenarnya revisi UU Kementerian Negara, yang mendukung rencana “kabinet gendut” pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 maupun daftar 43 rancangan UU yang pembahasannya diprioritaskan selesai sebelum Oktober tahun ini—ketika masa jabatan DPR 2019 – 2024 berakhir.
Penulis: Andreansyah Firdaus
Kaesang Klarifikasi soal Jet Pribadi, KPK Sebut Bisa Saja Bapaknya Juga Dipanggil
Publik berharap KPK bisa bertindak adil, karena kasus Kaesang bisa menjadi contoh bagi pejabat lainnya, atau keluarga pejabat lainnya, yang menerima fasilitas dari siapa pun agar melaporkan ke KPK.
Masa Transisi Pemerintahan Dihantam Gelombang PHK dan Jutaan Masyarakat Turun Kelas, Apa yang Harus Dilakukan Prabowo-Gibran?
Beberapa pengamat memprediksi gelombang PHK bakal terus membesar di berbagai sektor industri. Angkanya diperkirakan bisa lebih dari 70.000 pegawai pada akhir tahun 2024.
Sukena Ditangkap dan Didakwa karena Berniat Lindungi Landak Jawa, Jaksa Menuntutnya Bebas
I Nyoman Sukena, seorang pria 39 tahun yang tinggal di Kabupaten Badung, Bali, ditangkap polisi dan didakwa dalam kasus kepemilikan landak Jawa, salah satu jenis satwa yang dilindungi. Namun, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntutnya bebas.
DKPP Periksa Ketua Bawaslu pada 13 September 2024
JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik — baca selengkapnya
Rumah Kakak Cak Imin Digeledah Terkait Kasus Lama, KPK Diperingatkan agar Tak Ceroboh
Penggeledahan ini berkaitan kasus lama, yaitu dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) pada APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022.
Daripada Bikin Iuran Pensiun Baru, Lebih Baik Pemerintah Optimalkan Pengelolaan BPJS-TK
Pemerintah harus melihat realita, apakah kelas pekerja punya alokasi yang cukup untuk membayar iuran pensiun wajib. Kalau dipaksa, para pekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar,
Apa Beda Iuran Pensiun Tambahan Wajib dengan BPJS-TK, dan Kenapa Upah Pekerja Harus Dipotong Lagi?
Ada semakin banyak beban iuran tambahan yang diberikan kepada pekerja, tetapi pemerintah tidak memperhatikan laju pertumbuhan upah. Upah riil pekerja akan berkurang dan daya beli akan turun.
Wakil Ketua KPK Terbukti Langgar Kode Etik, Hanya Kena Sanksi Teguran dan Potong Gaji 20 Persen
Putusan tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pimpinan dan pegawai KPK lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Nurul Ghufron.
Jumlah Paslon Tunggal Meningkat, UU Pilkada Perlu Diubah untuk Antisipasi ‘Kongkalikong’ Partai Politik
Fenomena calon tunggal adalah kecelakaan sejarah. Sebab, dibolehkannya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah membuka ruang bagi partai politik dan elite politik untuk mengatur siasat agar calon kepala daerah bisa mereka tentukan, bukan lagi ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









