JAKARTA—Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melakukan pelanggaran etik, lalu menjatuhkan sanksi etik ke Ghufron berupa teguran dan pemotongan gaji sebesar 20 persen.
“Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di kantornya, Jumat (6/9/2024).
“Menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya, dan agar terperiksa selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama 6 bulan,” sambungnya.
Dalam persidangan, Dewas KPK menilai Nurul Ghufron tidak terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf a Perdewas Nomor 3/2021 yang melarang insan KPK melakukan hubungan langsung dengan pihak terkait perkara di KPK. Dalam kasus ini, Ghufron diduga telah menemui Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, ketika KPK sedang menangani kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.
Namun, Dewas mengatakan bahwa tidak ada nama Kasdi Subagyono, yang saat itu menjabat Sekjen Kementan, dalam dokumen pengumpulan informasi dari Deputi Inda KPK ke Pimpinan KPK terkait dugaan korupsi di Kementan pada 2021 yang melibatkan SYL.
Dewas, dalam kasus Ghufron, mempertimbangkan dugaan pelanggaran Pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3/2021, yang melarang insan KPK menyalahgunakan kewenangannya. Dewas menyebut Ghufron menghubungi Kasdi pada 2022 terkait masalah mutasi ASN Kementan bernama Andi Dwi Mandasari.
Menurut Dewas, permohonan mutasi Andi sebenarnya ditolak Kementan, tepatnya oleh Kasdi sebagai Sekjen. Andi kemudian mengajukan pengunduran diri dari Kementan.
“Saksi Kasdi Subagyono memberi keterangan tidak akan memberi mutasi pada Andi Dwi Mandasari jika tidak ada permintaan dari terperiksa,” ucap Dewas KPK.
Dewas menambahkan bahwa Ghufron mengklaim menghubungi Kasdi atas alasan kemanusiaan. Namun, Dewas tidak sepakat dengan alasan Ghufron.
“Setelah mutasi Andi Dwi Mandasari disetujui, terperiksa juga menghubungi saksi Kasdi Subagyono untuk mengucapkan terima kasih,” ucap Dewas KPK.
Dewas KPK juga mempertimbangkan soal Ghufron yang tidak menerima apa pun dari bantuan mutasi itu. Sda-tidaknya imbalan itu, kata Dewas, tak memengaruhi penyalahgunaan pengaruh Ghufron sebagai pimpinan KPK.
“Terperiksa harusnya menyadari apa yang dilakukannya tidak terlepas dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK,” ujar Dewas.
Dewas KPK menyatakan bahwa tindakan Ghufron menghubungi Kasdi adalah penyalahgunaan pengaruh. Dewas juga menilai pengakuan Ghufron soal telah berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, tidak relevan.
“Terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi,” ujar Dewas KPK.
Sanksi Terlalu Ringan
Menanggapi putusan Dewas KPK terhadap Ghufron, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai jika putusan tersebut tak akan menimbulkan efek jera.
“Putusan tersebut terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pimpinan dan pegawai KPK lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh NG (Nurul Ghufron),” kata Yudi kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).
Menurut Yudi, KPK semestinya memiliki standar etik tinggi untuk tak ikut campur dalam urusan yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Semestinya, kata dia, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat.
“Apalagi ini terkait mutasi di tempat lain. Harusnya Nurul Ghufron diberi sanksi berat untuk mengundurkan diri,” jelasnya.
Namun demikian, Yudi tetap menghargai putusan yang dibacakan Dewas KPK. “Namun, sekali lagi, putusan sudah dibacakan. Setidaknya Nurul Ghufron telah terbukti bersalah melanggar etik dan tentu ini semakin membuat kepercayaan publik kepada KPK semakin rendah,” ujarnya.
Pimpinan KPK Ketiga yang Terbukti Langgar Etik
Sanksi untuk Ghufron menambah daftar pimpinan KPK periode 2019-2023 yang melakukan pelanggaran etik. Sebelumnya, persoalan etik juga menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Pada 24 September 2020, Firli dinyatakan melakukan pelanggaran etik dan mendapatkan sanksi ringan berupa teguran tertulis karena menunjukan gaya hidup mewah. Firli kedapatan sempat menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.
Dewan KPK juga pernah menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama satu tahun pada Lili Pintauli pada 30 Agustus 2020. Kala itu, Lili yang menjabat Wakil Ketua KPK dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang tengah berperkara di KPK terkait dugaan suap lelang jabatan.*
