Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, sedang menyusun Perpres pemutihan utang-utang lama petani dan nelayan. Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.
Penulis: Andreansyah Firdaus
Pengawasan Tumpul, Dana Operasional Menteri Dipakai Rekreasi ke Luar Negeri
Dana yang semestinya untuk operasional kedinasan itu dipakai untuk keperluan pribadi.
Mengulas Besaran Gaji Menteri dan Cerita Penggunaan Dana Operasional di ‘Wilayah Abu-Abu’
Seorang mantan menteri mengatakan biaya operasional bulanannya ketika menjabat bisa mencapai Rp150 juta per bulan, dan penggunaannya sering masuk wilayah “abu-abu”.
Jokowi Tandatangani UU Kementerian, Jumlah Menteri Prabowo Tak Lagi Dibatasi
Konstitusi baru ini membuat Presiden Terpilih Prabowo Subianto—yang akan memimpin negara ini periode ke depan—leluasa menunjuk menteri tanpa batasan jumlah.
Mantan Aktivis Korban Penculikan, Penceramah, hingga Artis Dipanggil Prabowo sebagai Calon Wamen atau Kepala Badan Negara
Ada nama tiga mantan aktivis 1998 yang pernah menjadi korban penculikan aparat yang masuk sebagai kandidat calon wakil menteri atau kepala badan negara.
Jokowi Ajukan Muhammad Herindra sebagai Calon Tunggal Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Kendati Presiden Jokowi hanya mengajukan calon tunggal Kepala BIN, Istana menyerahkan proses pelantikan dan uji kepatutan dan kelayakan kepada DPR.
Budi Gunawan Diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN, Kandidat Menteri Prabowo dari PDIP?
Nama Budi Gunawan sendiri santer dilaporkan menjadi salah satu calon menteri yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak.
49 Calon Menteri Dipanggil Prabowo ke Rumahnya, tetapi Belum Tentu Semuanya Jadi
Partai Gerindra menyebut belum tentu semuanya jadi menteri.
Kendati Menuai Kritik, DPR RI Tetap Tambah Dua Komisi dan Satu Badan, Berdalih untuk Sinergi dengan Pemerintah Baru
Penambahan tersebut mencakup dua komisi dan satu badan baru. Kebijakan ini tetap diambil kendati menuai sejumlah kritik.
Pengalihan Fasilitas Rumah Dinas Anggota DPR Menjadi Tunjangan Membuat Pengelolaannya Sulit Diawasi
Tunjangan rumah dinas itu bersumber dari anggaran negara, yang sumbernya adalah pajak masyarakat. Aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya lebih penting dibanding sekadar fleksibilitas—sebagaimana argumentasi Sekjen DPR RI.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.