Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan Muhammad Herindra—yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI. Jokowi telah berkirim surat ke DPR RI terkait proses pengesahan Herindra untuk menjadi Kepala BIN.
“Presiden telah mengirim surat ke Ketua DPR, tertanggal 10 Oktober 2024, terkait Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, sebagaimana dikutip dari Tirto, Selasa (15/10/2024).
Menurut Ari, Jokowi menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara untuk melantik dan memberhentikan kepala BIN, dengan tetap berkonsultasi dengan DPR RI.
“Surat itu mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara,” kata dia.
Kendati Presiden Jokowi hanya mengajukan calon tunggal Kepala BIN, Ari menambahkan, Istana menyerahkan proses pelantikan dan uji kepatutan dan kelayakan kepada DPR.
“Proses selanjutnya menjadi ranah dari DPR,” kata dia.
Proses pergantian Budi Gunawan, menurut Ari, telah melalui proses diskusi antara Jokowi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Oleh karenanya, Ari menjelaskan, jika keputusan strategis itu bukan diambil secara sepihak.
“Terkait proses pemberhentian dan pencalonan Kepala BIN telah dibicarakan/didiskusikan dengan presiden terpilih,” kata Ari.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengaku telah menerima Surat dari Presiden Joko Widodo perihal permohonan dan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sejak tanggal 10 Oktober 2024 lalu.
Puan menyebut, presiden telah mengusulkan nama Herindra sebagai pengganti Budi Gunawan.
“Sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan, dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/10/2024).
Puan mengatakan akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) terkait calon kepala BIN pengganti Budi Gunawan itu pada Rabu (16/10/2024).
“Insyaallah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR itu insyaAllah besok pagi di DPR,” kata Puan.
Dalam Rapat Paripurna ketiga Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, kata Puan, akan membentuk tim khusus untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN.
Tim ini, Puan menambahkan, bakal dipimpin oleh pimpinan DPR RI untuk selanjutnya dilaporkan pada Rapat Paripurna terdekat, sebagaimana ketentuan Pasal 111–112 Peraturan DPR RI Nomor 1/2020 yang menyangkut soal tata tertib.
Nama-nama yang sudah diusulkan dalam tim pemberian pertimbangan dalam pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN yang baru, terdiri atas:
- Fraksi PDIP: Utut Adianto, Said Abdullah, Dolfie O.F.P
- Fraksi Golkar: Sarmuji, Muhtarudin, Sari Yuliati
- Gerindra: Budisatrio Djiwandono, Bambang Haryadi, Endipat Wijaya
- NasDem: Martin Manurung, Amelia Anggraini
- PKB: Jazilul Fawaid, Muhammad Rano Alfath
- PKS: Jazuli Juwaini, Sukamta
- PAN: Putri Zulkifli Hasan, Nasaruddin Dek Gam
- Demokrat: Edhie Baskoro Yudhoyono, Hinca Panjaitan
