Bukan Haji Isam, Prabowo Tunjuk Tiga Koordinator Karhutla Kalimantan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan pers, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Pemerintah membagi tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kepada sejumlah menteri dan pejabat tinggi guna mempercepat koordinasi di wilayah terdampak.

​Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat tingkat menteri sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Pejabat tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

​”Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” kata Prasetyo di JCC, Senayan, Jakarta, Ahad (23/8/2026).

​Pejabat yang mendapatkan mandat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Bacaan Lainnya

​Fokus Wilayah dan Koordinasi

​Ihwal pembagian wilayah operasional, Prasetyo menjelaskan setiap pejabat memegang tanggung jawab pada area spesifik yang terdampak. “Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya,” ujarnya.

​Sebelumnya, beredar kabar bahwa pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, ditunjuk untuk memimpin pemadaman karhutla tersebut. Prasetyo menepis isu itu dan menegaskan bahwa komando tugas ini sepenuhnya dipegang oleh para menteri serta pimpinan militer.

​Selain itu, pemerintah pusat juga mengerahkan dukungan teknis tambahan untuk wilayah yang terbakar. Presiden Prabowo diketahui menambah fasilitas berupa tiga unit helikopter dan 200 pompa air untuk mempercepat pemadaman di Kalimantan Tengah.

​Meski berbagi wilayah tugas, para koordinator ini tetap diharuskan memantau daerah lain secara terpadu. “Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat gitu penanganan,” tutur Prasetyo.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan