Mula-mula, publik diajak menerima bahwa konstitusi membuka ruang tafsir. Lalu publik diberi tahu bahwa biaya Pilkada langsung sangat mahal. Setelah itu, publik disuguhi fakta banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Dari situ, kesimpulan dibiarkan lahir sendiri: mungkin memang sudah waktunya sistem ini diubah.
Cara semacam ini efektif karena bekerja lewat akumulasi persepsi. Bukan dengan satu pukulan, melainkan dengan serangkaian dorongan kecil yang mengarah ke satu titik.
Dalam konteks itu, rentetan OTT atau operasi penindakan terhadap kepala daerah bukan hanya dibaca sebagai kabar hukum. Ia pelan-pelan sedang berubah menjadi bahan bakar politik.
Benarkah Salahnya Ada pada Pilkada Langsung?
Di titik inilah pertanyaan yang lebih jernih perlu diajukan. Benarkah akar masalahnya ada pada Pilkada langsung?
Jawabannya: tidak sesederhana itu.
Data KPK justru menunjukkan bahwa soal utamanya lebih dalam daripada sekadar siapa yang memilih. Pada November 2025, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut 51 persen perkara korupsi yang ditangani KPK berasal dari pemerintah daerah. Dari 1.666 perkara, 854 melibatkan pejabat daerah.
Yang lebih penting, KPK tidak berhenti pada angka. Lembaga itu secara terbuka mengaitkan tingginya korupsi daerah dengan biaya politik mahal dan relasi transaksional dengan pemodal.
Ini berarti persoalannya bukan sekadar rakyat salah memilih. Persoalannya adalah siapa yang bisa maju, berapa ongkos untuk maju, siapa yang membiayai, dan tagihan apa yang datang setelah kemenangan diraih.
Ongkos Politik yang Mengubah Jabatan Jadi Mesin Balik Modal
KPK sudah lama memberi alarm tentang mahalnya biaya politik kepala daerah. Dalam materi edukasinya, KPK mengutip kajian Litbang Kemendagri 2015 yang menyebut ongkos menjadi bupati, wali kota, atau gubernur bisa mencapai Rp20 miliar sampai Rp100 miliar.
Bandingkan dengan total penghasilan resmi kepala daerah selama satu periode yang rata-rata hanya sekitar Rp5 miliar.
Ketimpangan ini menjelaskan satu hal yang brutal: bagi sebagian orang, jabatan politik sejak awal sudah tampak seperti investasi, bukan amanah.
