Serakahnomic hidup dari celah regulasi, dari rasa takut perusahaan, dari kuasa jabatan.
__Editorial
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi kita definisi sederhana: serakah adalah sifat yang selalu ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Tamak. Rakus. Tidak pernah puas. Kata ini sesungguhnya sudah lama hidup dalam keseharian bangsa, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto memberi tubuh politik-ekonomi bagi kata itu: serakahnomic.
Prabowo menunjuk kelangkaan minyak goreng 2022 sebagai salah satu wajah serakahnomic. Sebuah krisis buatan yang lahir bukan karena bumi berhenti memberi buah sawit, melainkan karena segelintir orang memilih menimbun, menahan, memainkan pasokan. Dalam bahasa dagang, ini disebut spekulasi. Dalam bahasa rakyat, ini disebut tamak.
Kelangkaan minyak goreng kala itu bukan sekadar soal antrean panjang di pasar. Ia menyentuh sendi dapur keluarga, warung makan, penjual gorengan di pinggir jalan. Semua tahu, ibu-ibu mengantre demi dua liter minyak. Semua tahu harga melonjak liar. Dan semua tahu ada orang yang tertawa di ruang-ruang pendingin, menghitung laba dari krisis buatan itu. Inilah wajah paling telanjang dari serakahnomic: ketika keuntungan segelintir orang ditukar dengan penderitaan berjuta.
Hari ini, istilah itu menemukan contoh paling aktual: Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, atau yang akrab disapa Noel. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan. Dugaan sementara: pemerasan perusahaan dalam urusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tak berhenti di situ. KPK menemukan 22 kendaraan mewah, dari Nissan GT-R, BMW 330i, hingga deretan Ducati. Jumlah itu jauh melampaui laporan harta kekayaan resminya. Lonjakan asetnya pun mencolok: dari Rp4,84 miliar pada 2021 menjadi Rp17,62 miliar pada 2024. Ironi besar, ketika jabatan publik yang seharusnya menegakkan aturan justru dipakai sebagai mesin rente.
Bukankah ini juga serakahnomic? Bukan lagi menimbun minyak goreng, melainkan menimbun keuntungan pribadi dari celah regulasi, dari rasa takut perusahaan, dari kuasa jabatan.
Editorial ini bukan hendak mengadili Noel seorang diri. Ia hanya gejala. Wajah dari sebuah sistem yang memberi ruang subur bagi kerakusan. Hari ini ia adalah Noel. Kemarin ia adalah kartel minyak goreng. Besok entah siapa lagi.
Persoalan sebenarnya bukan pada individu semata, melainkan pada pola yang berulang: kekuasaan digunakan bukan untuk melayani, melainkan untuk merampas. Slogan integritas hanya berhenti di dinding kementerian. Pakta integritas hanya jadi lembar formalitas.
Serakahnomic adalah cermin yang dipasang Prabowo di hadapan bangsanya sendiri. Tapi cermin itu memantulkan wajah kabinetnya pula. Di sinilah tragedinya. Presiden berulang kali memperingatkan agar menterinya jangan bermain-main dengan korupsi. Tetapi seruan itu bagai gema di ruang kosong—hilang, dipantulkan, tetapi tak pernah menembus dada.
Apa yang terjadi dengan Noel seharusnya menjadi tamparan telak, bukan hanya bagi Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan bagi seluruh kabinet. Sebab serakah bukan sekadar sifat individu; ia bisa menular, menjadi budaya. Dan jika itu yang terjadi, maka kata serakahnomic akan lebih dari sekadar istilah: ia akan jadi sejarah hitam yang berulang.
Bangsa ini sudah kenyang dengan praktik kerakusan. Dari dapur rakyat yang kosong karena minyak ditimbun, hingga garasi pejabat yang penuh mobil mewah dari hasil pemerasan. Semua itu hanya mempertegas satu hal: serakahnomic adalah wajah lain dari korupsi. Dan selagi hukum tak mampu mengikisnya sampai akar, ia akan selalu kembali dengan rupa baru.
Catatan akhirnya sederhana: serakahnomic bukan sekadar musuh ekonomi. Ia adalah musuh moral bangsa. Dan seperti kata Presiden Prabowo, siapa pun yang bermain dengan korupsi harus diganti. Karena jika tidak, negeri ini akan terus menjadi ladang empuk bagi para pemuja kerakusan.***
