Forum kader dan ulama NU di Yogyakarta mendesak pembenahan total PBNU, sekaligus mendorong Cak Imin maju sebagai ketua umum.
Desakan pembenahan total Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menguat dari Yogyakarta. Sejumlah ulama dan kader NU mendorong Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-35.
Dorongan itu muncul dalam Dialog Kebangsaan Kader NU di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu, 30 Mei 2026. Forum tersebut membahas arah masa depan NU di tengah kritik terhadap kepemimpinan elite PBNU.
Pengasuh Pondok Pesantren Minggir, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, menilai NU sedang menghadapi ujian serius dari dalam. Ia mengingatkan, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu selama ini menjadi jangkar penting bagi bangsa.
“NU adalah jangkarnya Indonesia, juga ibarat pondasi bangunan. Jangan sampai ngguling,” kata Gus Muwafiq dalam forum tersebut, Sabtu, 30 Mei 2026.
Arus Bawah Kritik Elite
Gus Muwafiq menyebut Muktamar NU ke-35 harus menjadi forum pembenahan organisasi. PBNU sebelumnya mengumumkan Muktamar ke-35 dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, dengan agenda Munas Alim Ulama dan Konbes lebih dulu pada Juni.
Kritik juga disampaikan Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin. Ia menyoroti krisis keteladanan elite PBNU, mulai dari gaya kepemimpinan yang dinilai kurang demokratis hingga munculnya manuver perebutan jabatan di lingkungan syuriyah.
“Bahkan ada yang berkampanye mencalonkan diri sebagai Rais Am sampai membentuk tim sukses dan melakukan konsolidasi di media sosial. Kondisi semacam ini sangat fatal dan mencederai marwah otoritas Rais Am sebagai pemimpin tertinggi NU,” ujarnya.
Di tingkat akar rumput, Gus Muchamad Maftuch menyebut para kiai kampung ikut resah. Ia mengkritik syarat sertifikat pendidikan kader untuk menjadi pengurus NU karena dianggap menggeser pengalaman panjang santri dan pesantren sebagai basis utama kaderisasi.
Tambang Jadi Sorotan
Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Kilmah Bantul, KH Aguk Irawan, meminta Muktamar NU mengembalikan marwah organisasi sebagai kekuatan masyarakat sipil. Ia menyoroti isu tanah ulayat, kerusakan lingkungan, dan keterlibatan pengurus NU dalam sektor tambang.
