DPRD Kota Surabaya akhirnya mengetok palu persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan ini menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melanjutkan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, hasil pembahasan bersama DPRD menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, sudah disetujui. Naskah ini segera kita sampaikan ke Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu, kita bisa melanjutkan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” ujar Eri, Selasa (28/7/2026).
Eri juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Surabaya atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Menurutnya, berbagai saran, kritik, dan rekomendasi dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, rapat juga menyinggung usulan Fraksi PKB dan Fraksi PKS terkait penambahan armada Bus Suroboyo. Menanggapi hal tersebut, Eri menegaskan setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menjelaskan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan. Karena itu, Pemkot bersama DPRD harus menentukan program yang paling mendesak untuk dituntaskan lebih dahulu.
“Kalau semua sektor disentuh sekaligus dalam waktu bersamaan, tidak akan ada yang bisa selesai 100 persen. Kita lihat kemampuan fiskal daerah, lalu tentukan prioritasnya. Apakah menyelesaikan banjir atau lainnya,” katanya.
Menurut Eri, pembahasan mengenai skala prioritas tersebut akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Sejumlah program strategis, mulai dari penanganan banjir, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pengembangan transportasi umum akan dikaji berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
