Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan ruang kelas kerap menjadi jalur masuk ideologi asing yang halus namun sistematis.
Sekolah sering dipahami sebagai ruang teknis untuk mentransfer pengetahuan. Namun catatan sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan hal berbeda. Ruang kelas berulang kali menjadi arena strategis pembentukan nilai, orientasi berpikir, dan cara pandang dunia, termasuk yang datang dari luar Indonesia.
Dalam kajian pendidikan kritis, sekolah tidak pernah berdiri netral. Pendidikan selalu berkelindan dengan relasi kekuasaan. Akademisi asal Amerika Serikat Henry A. Giroux menegaskan pendidikan selalu terlibat dalam politik makna dan dominasi. Pandangan itu tertuang dalam bukunya Theory and Resistance in Education (2001).
Warisan Penjajahan dan Akar Ideologis Sekolah
Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan dirancang untuk melayani kepentingan penjajah. Sekolah tidak diarahkan membangun kemandirian rakyat, melainkan mencetak tenaga administrasi lokal yang patuh.
Kurikulum berorientasi Eropa menanamkan cara pandang bahwa Barat adalah standar kemajuan. Sejarawan pendidikan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Suwignyo, menjelaskan sekolah penjajahan berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Pandangan itu ia sampaikan dalam Seminar Sejarah Pendidikan Nasional dan bukunya Nasionalisme dan Pendidikan Kolonial.
Menurutnya, pendidikan melahirkan kelas perantara yang secara ideologis lebih dekat dengan penjajah dibanding masyarakatnya sendiri.
Pasca-kemerdekaan, pendidikan nasional diarahkan membangun identitas bangsa. Namun pengaruh ideologi global tidak sepenuhnya hilang. Pada periode 1950–1965, kurikulum Indonesia dipengaruhi pertarungan ideologi dunia dalam konteks Perang Dingin. Pergeseran politik global berdampak langsung pada isi dan tujuan pendidikan.
Modernisasi, Reformasi, dan Normalisasi Global
Pada era Orde Baru, ideologi asing tidak tampil terbuka. Ia hadir melalui narasi stabilitas, modernisasi, dan pembangunan ekonomi. Pendidikan menjadi sarana legitimasi kebijakan yang banyak merujuk model Barat.
Sejarawan Asvi Warman Adam menilai pendidikan sejarah kala itu disederhanakan untuk menopang kekuasaan. Kritik terhadap ketergantungan global sengaja diredam dalam buku pelajaran.
Memasuki Reformasi, penyusupan ideologi berlangsung lebih halus. Standar global, indikator internasional, dan konsep kompetensi abad ke-21 menjadi rujukan utama. Pergantian kurikulum kerap mengikuti arus kebijakan global.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebut perubahan kurikulum sering dipicu tekanan eksternal, tanpa proses kontekstualisasi yang memadai dengan kondisi sosial Indonesia.
Penelitian buku teks juga menunjukkan nilai global seperti individualisme dan kompetisi masuk secara implisit. Peneliti kurikulum Sri Wahyuni menegaskan buku pelajaran bukan teks netral, melainkan representasi nilai yang dipilih negara.
Pendidik asal Brasil Paulo Freire mengingatkan pendidikan selalu berada di antara dua fungsi: penyeragaman atau pembebasan.
Dalam konteks Indonesia, persoalannya bukan semata ideologi apa yang masuk ke sekolah, melainkan apakah pendidikan mampu menyaring dan mengujinya secara kritis. Di situlah ruang kelas kembali menjadi medan yang menentukan arah nalar bangsa—dan pertaruhan itu belum selesai.
Selengkapnya baca di sini
3 Komentar
Komentar ditutup.