Dari Belanda hingga Globalisasi, Siapa Menguasai Kurikulum Indonesia?

Sejarah menunjukkan kurikulum Indonesia selalu berada di bawah kendali kekuasaan zamannya.

Kurikulum kerap dipahami sebagai daftar mata pelajaran dan jam belajar. Namun dalam sejarah Indonesia, kurikulum berfungsi lebih jauh: sebagai instrumen kekuasaan yang membentuk cara berpikir, nilai, dan orientasi warga negara.

Penelusuran sejarah pendidikan menunjukkan bahwa kurikulum Indonesia tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu berada dalam tarikan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi—dari masa penjajahan hingga era globalisasi.

Masa Penjajahan Belanda: Pendidikan untuk Administrasi

Pada era Hindia Belanda, kendali kurikulum sepenuhnya berada di tangan pemerintah penjajahan. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS dirancang untuk mencetak tenaga administrasi rendahan, bukan untuk mencerdaskan pribumi secara merata.

Sejarawan pendidikan H.A.R. Tilaar mencatat bahwa kurikulum penjajah disusun untuk menjaga hierarki sosial. Pendidikan Eropa berada di puncak, sementara pendidikan pribumi ditempatkan di lapisan bawah.

“Pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk membangun bangsa jajahan, tetapi menopang kelangsungan pemerintahan kolonial,” tulis Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009).

Dokumen Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan instrumental bagi kepentingan Belanda (Kemendikbud, 2017).

Pendudukan Jepang: Sekolah sebagai Alat Perang

Saat Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942–1945, kontrol kurikulum berpindah tangan. Akses pendidikan diperluas, namun substansinya diarahkan untuk kepentingan militer.

Kajian dalam Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia mencatat bahwa kurikulum masa Jepang menekankan disiplin fisik, kerja kolektif, latihan semi-militer, dan loyalitas kepada Kaisar. Bahasa Jepang diwajibkan, sementara ruang berpikir kritis dihapus.

Pendidikan berfungsi sebagai alat mobilisasi perang, bukan pembebasan manusia.

Awal Kemerdekaan: Kurikulum untuk Nation Building

Pasca-Proklamasi 1945, kendali kurikulum untuk pertama kalinya berada di tangan negara Indonesia. Rentjana Pelajaran 1947 disusun untuk menghapus warisan kolonial dan membangun karakter warga negara.

Kajian BINUS University (2020) mencatat bahwa kurikulum awal kemerdekaan menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan keterkaitan sekolah dengan kehidupan sosial.

Namun sejak awal, kurikulum tidak sepenuhnya steril dari dinamika politik. Pada masa Demokrasi Terpimpin, orientasi ideologis negara mulai masuk ke ruang kelas seiring menguatnya peran negara dalam kehidupan publik.

Orde Baru: Sentralisasi dan Kontrol Ideologis

Perubahan paling drastis terjadi pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Negara menguasai kurikulum secara sentralistik dan menjadikannya alat stabilitas politik.

Kurikulum 1968, 1975, 1984, hingga 1994 diberlakukan seragam secara nasional. Pendidikan Moral Pancasila diwajibkan. Narasi sejarah diseleksi ketat, sementara kritik terhadap negara dikeluarkan dari ruang kelas.

Penelitian dalam Jurnal Edukatif (2021) menyimpulkan bahwa kurikulum Orde Baru berfungsi sebagai alat kontrol ideologis untuk membentuk warga negara yang patuh dan tidak politis.

Reformasi dan Globalisasi: Standar Internasional Masuk Kelas

Pasca-1998, sentralisasi ekstrem runtuh. Namun kurikulum tidak sepenuhnya bebas. Ia memasuki fase baru: dominasi standar global.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), KTSP (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka disusun dengan narasi adaptasi global—daya saing, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan dunia kerja.

Kajian akademik di ResearchGate (2023) mencatat bahwa Kurikulum Merdeka diselaraskan dengan logika globalisasi dan era digital. Bahasa ideologi digantikan terminologi teknokratis: kompetensi, literasi, asesmen, dan tolok ukur internasional.

Kurikulum sebagai Arena Kekuasaan

Data sejarah dan kajian akademik menunjukkan satu pola konsisten: kurikulum Indonesia selalu berada dalam pengaruh kekuasaan.

Pada masa kolonial, ia melayani administrasi dan perang. Pada masa negara nasional, ia menopang nation building dan stabilitas. Di era globalisasi, ia dibentuk oleh rezim pengetahuan dan standar internasional.

Yang berubah adalah wajah penguasanya. Yang tetap sama: kurikulum selalu menjadi arena pertarungan nilai—sunyi, tetapi menentukan arah generasi masa depan Indonesia.***

__________

Sumber Utama

• • H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, Rineka Cipta, 2009
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, 2017
  • BINUS University, Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Indonesia, 2020
  • Jurnal Edukatif, Vol. 3 No. 2, 2021
  • Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia (GJMI), kajian pendidikan masa Jepang
  • ResearchGate, Merdeka Curriculum Adaptation of Indonesian Education Policy, 2023

Dari penjajahan, perang, hingga globalisasi, ruang kelas menjadi arena sunyi perebutan nilai dan cara berpikir generasi.