Dari Belanda hingga Globalisasi, Siapa Menguasai Kurikulum Indonesia?

Sejarah menunjukkan kurikulum Indonesia selalu berada di bawah kendali kekuasaan zamannya.

Kurikulum kerap dipahami sebagai daftar mata pelajaran dan jam belajar. Namun dalam sejarah Indonesia, kurikulum berfungsi lebih jauh: sebagai instrumen kekuasaan yang membentuk cara berpikir, nilai, dan orientasi warga negara.

Penelusuran sejarah pendidikan menunjukkan bahwa kurikulum Indonesia tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu berada dalam tarikan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi—dari masa penjajahan hingga era globalisasi.

Masa Penjajahan Belanda: Pendidikan untuk Administrasi

Pada era Hindia Belanda, kendali kurikulum sepenuhnya berada di tangan pemerintah penjajahan. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS dirancang untuk mencetak tenaga administrasi rendahan, bukan untuk mencerdaskan pribumi secara merata.

Sejarawan pendidikan H.A.R. Tilaar mencatat bahwa kurikulum penjajah disusun untuk menjaga hierarki sosial. Pendidikan Eropa berada di puncak, sementara pendidikan pribumi ditempatkan di lapisan bawah.

“Pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk membangun bangsa jajahan, tetapi menopang kelangsungan pemerintahan kolonial,” tulis Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009).

Dokumen Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan instrumental bagi kepentingan Belanda (Kemendikbud, 2017).

Pendudukan Jepang: Sekolah sebagai Alat Perang

Saat Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942–1945, kontrol kurikulum berpindah tangan. Akses pendidikan diperluas, namun substansinya diarahkan untuk kepentingan militer.

Kajian dalam Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia mencatat bahwa kurikulum masa Jepang menekankan disiplin fisik, kerja kolektif, latihan semi-militer, dan loyalitas kepada Kaisar. Bahasa Jepang diwajibkan, sementara ruang berpikir kritis dihapus.

Pendidikan berfungsi sebagai alat mobilisasi perang, bukan pembebasan manusia.

Awal Kemerdekaan: Kurikulum untuk Nation Building

Pasca-Proklamasi 1945, kendali kurikulum untuk pertama kalinya berada di tangan negara Indonesia. Rentjana Pelajaran 1947 disusun untuk menghapus warisan kolonial dan membangun karakter warga negara.