Pengaruh ideologi asing masuk ke sekolah lewat kurikulum, bahasa, dan standar global yang dianggap netral.
Sekolah sering dipersepsikan sebagai ruang netral yang bebas kepentingan. Namun sejarah pendidikan menunjukkan, ruang kelas justru menjadi arena paling sunyi dalam membentuk cara berpikir generasi. Nilai, cara pandang, dan orientasi masa depan kerap ditanamkan tanpa disadari.
Dalam konteks Indonesia, pengaruh ideologi asing tidak hadir melalui doktrin terbuka. Ia bekerja perlahan, rapi, dan sistemik, terutama lewat kurikulum, standar pendidikan global, serta bahasa yang dilekatkan pada makna kemajuan.
Pola ini bukan hal baru. Pada masa penjajahan, sekolah difungsikan untuk mencetak tenaga terdidik yang mendukung administrasi kekuasaan asing. Pendidikan menjadi instrumen pembentukan kelas perantara yang terampil, tetapi terpisah dari akar sosial-budayanya.
Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun pendidikan nasional yang berdaulat. Namun sejak akhir abad ke-20, seiring liberalisasi ekonomi dan globalisasi, pola lama muncul kembali dalam bentuk berbeda. Kekuasaan tidak lagi kasat mata, melainkan bekerja melalui standar internasional dan kerja sama global.
Pendekatan Ilmiah dan Akar Epistemologi Barat
Penerapan Kurikulum 2013 menandai pergeseran penting melalui pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan ini dipromosikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cara membangun nalar kritis dan pembelajaran aktif.
Namun secara epistemologis, pendekatan tersebut berakar pada tradisi positivisme Barat. Kebenaran diposisikan pada hal-hal yang terukur dan terverifikasi secara empiris. Dalam praktiknya, pengetahuan berbasis tradisi lisan, kearifan lokal, dan pengalaman spiritual kerap sulit diposisikan setara dengan ilmu dalam buku teks.
Pesan ini tidak disampaikan secara eksplisit. Ia bekerja halus. Yang ilmiah diasosiasikan dengan modern dan global, sementara yang lokal perlahan dianggap pelengkap.
Kebebasan Belajar dalam Bingkai Global
Kurikulum Merdeka kemudian hadir dengan jargon kebebasan belajar, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dokumen kebijakan resminya menekankan fleksibilitas dan otonomi satuan pendidikan.
