Fenomena lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi yang menganggur tidak semata-mata berkaitan dengan kompetensi atau kesiapan kerja. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketimpangan modal sosial dan perubahan struktur ekonomi.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Radius Setiyawan, menilai fenomena pengangguran sarjana perlu dilihat melalui perspektif sosiolog Pierre Bourdieu. Dalam konsep Bourdieu, ijazah merupakan bentuk modal budaya yang dimiliki seseorang. Namun, modal budaya tidak selalu dapat dikonversikan secara langsung menjadi modal ekonomi berupa pekerjaan dan penghasilan.
“Ijazah itu modal budaya. Tetapi modal budaya tidak otomatis berubah menjadi modal ekonomi. Untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang juga membutuhkan modal sosial berupa jaringan, pengalaman, relasi, bahkan dukungan ekonomi,” kata Radius, dikutip Rabu (19/8/2026).
Menurut Radius, kondisi tersebut membuat dua orang dengan tingkat pendidikan yang sama belum tentu memiliki peluang kerja yang setara.
“Orang bisa sama-sama sarjana, tetapi kapital yang dimiliki berbeda. Ada yang punya jaringan, pengalaman, kemampuan bahasa, akses teknologi, dan dukungan ekonomi keluarga. Ada yang hanya punya ijazah. Jadi persoalannya bukan sekadar siapa yang kompeten, tetapi siapa yang memiliki kapital untuk masuk dan bertahan di pasar kerja,” ujarnya.
Lapangan Kerja Berkualitas Tidak Seimbang
Radius menilai persoalan pengangguran sarjana semakin relevan di tengah perubahan struktur ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan lapangan kerja berkualitas yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja terdidik membuat pendidikan semakin sulit dikonversikan menjadi pekerjaan dan pendapatan.
“Ketika pekerjaan berkualitas tidak tumbuh sebanding dengan jumlah tenaga kerja terdidik, modal pendidikan semakin sulit dikonversikan menjadi modal ekonomi. Jadi kita jangan hanya bertanya mengapa sarjana menganggur, tetapi juga mengapa struktur ekonomi kita tidak cukup menyediakan ruang untuk mengonversi pendidikan menjadi pekerjaan,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan deindustrialisasi. Pertumbuhan sektor ekonomi yang semakin padat modal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sebanding.
“Kalau investasi semakin banyak masuk ke sektor padat modal, tetapi penciptaan pekerjaan tidak sebanding, kita menghadapi persoalan struktural. Sarjana semakin banyak, tetapi ruang untuk mengubah modal pendidikan menjadi pendapatan justru terbatas,” katanya.
Pengangguran Sarjana Bukan Semata Kegagalan Individu
Karena itu, Radius meminta persoalan pengangguran sarjana tidak buru-buru dibebankan kepada individu maupun perguruan tinggi.
Menurut dia, pengangguran terdidik juga perlu dilihat sebagai persoalan struktur sosial dan ekonomi.
“Jangan melihat sarjana menganggur semata sebagai kegagalan individu. Ini juga persoalan struktur sosial. Kita perlu melihat siapa yang memiliki kapital untuk mendapatkan pekerjaan dan siapa yang tidak, serta bagaimana struktur ekonomi menciptakan atau justru membatasi kesempatan tersebut,” tandasnya.
Radius menambahkan, ketimpangan kapital turut membuat pengalaman generasi muda dalam memasuki dunia kerja berbeda-beda. Tidak semua lulusan memulai perjalanan karier dari titik yang sama.
“Generasi muda tidak memulai dari garis yang sama. Ada yang sejak awal memiliki privilege berupa dukungan ekonomi keluarga, jaringan sosial, pendidikan berkualitas, kemampuan bahasa, hingga akses terhadap teknologi dan pengalaman kerja,” ujarnya.
Tidak Semua Sarjana Memulai dari Garis yang Sama
Di sisi lain, ada lulusan yang hanya mengandalkan ijazah sebagai modal utama untuk memasuki pasar kerja.
Kondisi tersebut, kata Radius, menunjukkan bahwa persoalan pengangguran sarjana tidak cukup dilihat dari jumlah lulusan atau tingkat kompetensinya saja.
“Sementara yang lain hanya memiliki ijazah sebagai modal utama. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengangguran sarjana, kita juga harus melihat bagaimana ketimpangan privilege menentukan siapa yang lebih mudah mengubah modal pendidikan menjadi pekerjaan dan siapa yang tetap berada dalam antrean pengangguran,” pungkasnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ijazah belum tentu menjadi tiket otomatis menuju pekerjaan. Di tengah persaingan pasar kerja dan perubahan struktur ekonomi, akses terhadap jaringan, pengalaman, teknologi, kemampuan tambahan, serta dukungan sosial dan ekonomi turut menentukan peluang seseorang.
Dengan demikian, persoalan sarjana menganggur tidak cukup dijawab dengan meminta lulusan meningkatkan kompetensi. Pada saat yang sama, perlu dilihat seberapa besar kemampuan struktur ekonomi dalam menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan pertumbuhan tenaga kerja terdidik.***
