Pengangguran Sarjana Bukan Semata Kegagalan Individu
Karena itu, Radius meminta persoalan pengangguran sarjana tidak buru-buru dibebankan kepada individu maupun perguruan tinggi.
Menurut dia, pengangguran terdidik juga perlu dilihat sebagai persoalan struktur sosial dan ekonomi.
“Jangan melihat sarjana menganggur semata sebagai kegagalan individu. Ini juga persoalan struktur sosial. Kita perlu melihat siapa yang memiliki kapital untuk mendapatkan pekerjaan dan siapa yang tidak, serta bagaimana struktur ekonomi menciptakan atau justru membatasi kesempatan tersebut,” tandasnya.
Radius menambahkan, ketimpangan kapital turut membuat pengalaman generasi muda dalam memasuki dunia kerja berbeda-beda. Tidak semua lulusan memulai perjalanan karier dari titik yang sama.
“Generasi muda tidak memulai dari garis yang sama. Ada yang sejak awal memiliki privilege berupa dukungan ekonomi keluarga, jaringan sosial, pendidikan berkualitas, kemampuan bahasa, hingga akses terhadap teknologi dan pengalaman kerja,” ujarnya.
Tidak Semua Sarjana Memulai dari Garis yang Sama
Di sisi lain, ada lulusan yang hanya mengandalkan ijazah sebagai modal utama untuk memasuki pasar kerja.
Kondisi tersebut, kata Radius, menunjukkan bahwa persoalan pengangguran sarjana tidak cukup dilihat dari jumlah lulusan atau tingkat kompetensinya saja.
“Sementara yang lain hanya memiliki ijazah sebagai modal utama. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengangguran sarjana, kita juga harus melihat bagaimana ketimpangan privilege menentukan siapa yang lebih mudah mengubah modal pendidikan menjadi pekerjaan dan siapa yang tetap berada dalam antrean pengangguran,” pungkasnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ijazah belum tentu menjadi tiket otomatis menuju pekerjaan. Di tengah persaingan pasar kerja dan perubahan struktur ekonomi, akses terhadap jaringan, pengalaman, teknologi, kemampuan tambahan, serta dukungan sosial dan ekonomi turut menentukan peluang seseorang.
Dengan demikian, persoalan sarjana menganggur tidak cukup dijawab dengan meminta lulusan meningkatkan kompetensi. Pada saat yang sama, perlu dilihat seberapa besar kemampuan struktur ekonomi dalam menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan pertumbuhan tenaga kerja terdidik.***
