Di balik gegap gempita peluncuran Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo, muncul suara kritis dari para guru. Forum Guru Sertifikasi Nasional (FGSNI) menilai program ini justru bisa merusak sistem pendidikan nasional—yang menurut mereka selama ini diperjuangkan agar bisa seragam dan adil.
__________
Tanggal 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat resmi dimulai. Proyek ambisius yang digagas Presiden Prabowo ini disebut-sebut akan membawa pendidikan bermutu bagi anak-anak miskin. Tapi, tak semua pihak menyambutnya dengan tepuk tangan. Forum Guru Sertifikasi Nasional (FGSNI), justru menaruh tanda tanya besar.
Agus Muchtar, Ketua Umum FGSNI, sejak awal mengaku sudah ragu. Menurutnya, sejak dicanangkan oleh Kementerian Sosial awal tahun ini, program Sekolah Rakyat seolah hadir dari luar sistem.
“Kenapa harus bikin sistem baru? Kita ini sudah punya kementerian yang mengurus pendidikan, kenapa tidak dimaksimalkan saja?” ujar Agus kepada Samudrafakta, Selasa, 1 Juli 2025.
FGSNI khawatir Sekolah Rakyat justru menciptakan tumpang tindih. Tiga kementerian dengan tiga sistem pendidikan berbeda? “Ini bukan lagi sistem nasional,” tegas Agus.
Kekhawatiran tak berhenti di situ. Skema pembiayaan Sekolah Rakyat pun dipertanyakan. Dengan anggaran mencapai Rp5 triliun untuk hanya 50.000 siswa, FGSNI menilai program ini tidak proporsional.
Bandingkan saja: Indonesia punya sekitar 50 juta siswa. Artinya, hanya 0,1 persen yang akan menikmati fasilitas mewah ini, sementara sekolah-sekolah reguler masih kekurangan guru dan bangunan layak.
Agus menyebut, semangat agar rakyat miskin bisa sekolah memang penting. Tapi, bukankah selama ini SD, MI, SMP, hingga MTs sudah membuka akses bagi siswa miskin? “Masalahnya bukan akses, tapi kualitas dan pemerataan,” ujarnya.
FGSNI juga menyoroti status guru-guru Sekolah Rakyat. Mereka bukan ASN, melainkan kontrak. Padahal, mereka bekerja di lembaga negara. Agus menyebut ini bisa menyalahi UU ASN.
Lebih dari itu, ada rasa ketidakadilan yang mereka rasakan: gaji guru Sekolah Rakyat disebut-sebut lebih tinggi, sementara ribuan guru honorer di sekolah biasa masih bertahan hidup dengan upah ratusan ribu.
“Di mana letak keadilannya?” tanya Agus. “Kalau betul ingin memuliakan guru, mengapa bukan guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi yang diangkat dulu?”
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis. Sekolah Rakyat bakal hadir di 100 titik seluruh Indonesia, dengan fasilitas asrama dan kurikulum khusus (tailor-made). Target awal: 20.000 siswa dan 3.000 guru, serta 4.000 tenaga kependidikan. Sebagian besar sekolah ini adalah hasil revitalisasi aset milik Kemensos.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut program ini sebagai langkah strategis membangun generasi yang lebih sehat, aman, dan sejahtera. Sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari perlindungan negara terhadap warga miskin.
Tahap selanjutnya akan dibangun 100 Sekolah Rakyat permanen di lahan 6 hektare per sekolah, lengkap dengan asrama dan fasilitas penunjang. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 200 miliar per sekolah.
Namun, kritik tak bisa begitu saja ditepis oleh jargon kebaikan. FGSNI tak menyoal niat mulia di balik program ini. Tapi, mereka mengingatkan: pendidikan nasional bukan hanya soal membangun gedung baru, melainkan merawat yang sudah ada, memperkuat yang sedang berjalan, dan memuliakan yang sudah lama berjuang.
Karena pendidikan, sejatinya, bukan soal pencitraan—tapi keberlanjutan.***
