Di balik gegap gempita peluncuran Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo, muncul suara kritis dari para guru. Forum Guru Sertifikasi Nasional (FGSNI) menilai program ini justru bisa merusak sistem pendidikan nasional—yang menurut mereka selama ini diperjuangkan agar bisa seragam dan adil.
__________
Tanggal 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat resmi dimulai. Proyek ambisius yang digagas Presiden Prabowo ini disebut-sebut akan membawa pendidikan bermutu bagi anak-anak miskin. Tapi, tak semua pihak menyambutnya dengan tepuk tangan. Forum Guru Sertifikasi Nasional (FGSNI), justru menaruh tanda tanya besar.
Agus Muchtar, Ketua Umum FGSNI, sejak awal mengaku sudah ragu. Menurutnya, sejak dicanangkan oleh Kementerian Sosial awal tahun ini, program Sekolah Rakyat seolah hadir dari luar sistem.
“Kenapa harus bikin sistem baru? Kita ini sudah punya kementerian yang mengurus pendidikan, kenapa tidak dimaksimalkan saja?” ujar Agus kepada Samudrafakta, Selasa, 1 Juli 2025.
FGSNI khawatir Sekolah Rakyat justru menciptakan tumpang tindih. Tiga kementerian dengan tiga sistem pendidikan berbeda? “Ini bukan lagi sistem nasional,” tegas Agus.
Kekhawatiran tak berhenti di situ. Skema pembiayaan Sekolah Rakyat pun dipertanyakan. Dengan anggaran mencapai Rp5 triliun untuk hanya 50.000 siswa, FGSNI menilai program ini tidak proporsional.
Bandingkan saja: Indonesia punya sekitar 50 juta siswa. Artinya, hanya 0,1 persen yang akan menikmati fasilitas mewah ini, sementara sekolah-sekolah reguler masih kekurangan guru dan bangunan layak.
Agus menyebut, semangat agar rakyat miskin bisa sekolah memang penting. Tapi, bukankah selama ini SD, MI, SMP, hingga MTs sudah membuka akses bagi siswa miskin? “Masalahnya bukan akses, tapi kualitas dan pemerataan,” ujarnya.
FGSNI juga menyoroti status guru-guru Sekolah Rakyat. Mereka bukan ASN, melainkan kontrak. Padahal, mereka bekerja di lembaga negara. Agus menyebut ini bisa menyalahi UU ASN.
Lebih dari itu, ada rasa ketidakadilan yang mereka rasakan: gaji guru Sekolah Rakyat disebut-sebut lebih tinggi, sementara ribuan guru honorer di sekolah biasa masih bertahan hidup dengan upah ratusan ribu.
