“Di mana letak keadilannya?” tanya Agus. “Kalau betul ingin memuliakan guru, mengapa bukan guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi yang diangkat dulu?”
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis. Sekolah Rakyat bakal hadir di 100 titik seluruh Indonesia, dengan fasilitas asrama dan kurikulum khusus (tailor-made). Target awal: 20.000 siswa dan 3.000 guru, serta 4.000 tenaga kependidikan. Sebagian besar sekolah ini adalah hasil revitalisasi aset milik Kemensos.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut program ini sebagai langkah strategis membangun generasi yang lebih sehat, aman, dan sejahtera. Sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari perlindungan negara terhadap warga miskin.
Tahap selanjutnya akan dibangun 100 Sekolah Rakyat permanen di lahan 6 hektare per sekolah, lengkap dengan asrama dan fasilitas penunjang. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 200 miliar per sekolah.
Namun, kritik tak bisa begitu saja ditepis oleh jargon kebaikan. FGSNI tak menyoal niat mulia di balik program ini. Tapi, mereka mengingatkan: pendidikan nasional bukan hanya soal membangun gedung baru, melainkan merawat yang sudah ada, memperkuat yang sedang berjalan, dan memuliakan yang sudah lama berjuang.
Karena pendidikan, sejatinya, bukan soal pencitraan—tapi keberlanjutan.***
