Program Makan Bergizi Gratis (BGN) membutuhkan tambahan dana sekitar Rp100 triliun untuk memenuhi target penerima manfaat, yang mencapai 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengusulkan tambahan anggaran itu dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Dadan menjelaskan, anggaran Rp71 triliun untuk MBG yang tersedia saat ini belum cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat. Dengan dana itu, kata Dadan, program hanya mampu menjangkau sekitar 17,5 juta penerima hingga September 2025.
Maka dari itulah diperlukan tambahan dana agar seluruh target tahun 2025 ini bisa tercapai. “Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta,” kata Dadan, usai rapat terbatas.
Prabowo Gelisah
Dadan juga mengatakan jika Prabowo gelisah ketika menerima laporan dari masyarakat mengenai banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan manfaat MBG—sementara program telah berjalan selama 10 hari.
“Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak melapor ke ibunya bahwa mereka belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Beliau ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat,” ujarnya.
Dadan juga menambahkan bahwa Prabowo sedang memikirkan solusi terkait kebutuhan tambahan anggaran dan akan memberikan pernyataan resmi secara terpisah.
Dalam rapat tersebatas itu, Dadan menambahkan, Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Bapak Presiden menginginkan agar program ini benar-benar menjadi lintas sektor dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Dadan.
Hingga saat ini, program MBG telah dilaksanakan di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi menyediakan makanan untuk penerima manfaat. Untuk periode pertama, pada Januari-April 2025, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat.
Angka ini diharapkan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada periode berikutnya yaitu April-Agustus 2025.
Terkait kekurangan dana untuk program ini, beberapa pihak telah mengusulkan berbagai macam saran. Mulai dari diambilkan dari dana zakat, sedekah, infak, CSR perusahaan BUMN maupun swasta, hingga memanfaatkan pendapatan dari cukai rokok.***
