Anggaran MBG Terbatas, Ketum PBNU Sarankan Pakai Dana Infak Sedekah, Anggota DPD Sarankan Dana Zakat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan dana infak dan sedekah yang selama ini biasa dikelola pelbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) agar dapat digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.

Menurut Yahya, dana infak dan sedekah ini lebih ‘longgar’ jika digunakan untuk mendukung program MBG ketimbang zakat. Sebab, ia beranggapan, jika dana zakat dipergunakan untuk program MBG, maka tak bisa semua sasaran menerimanya.

“Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat. Tapi di berbagai lembaga pengelola, itu kan bukan cuma zakat yang dikelola, tapi ada juga infak dan sedekah, yang itu lebih longgar,” kata dia.

Bacaan Lainnya

Sementara, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengusulkan penggunakan zakat untuk membiayai program MBG.

Sultan menilai, keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan kepada wartawan, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, anggaran MBG sebesar Rp71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.

Zulhas menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Januari 2025.

Pos terkait