Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dugaan korupsi pada Ahad malam, 24 November 2024. KPK menduga Rohidin mencairkan honor untuk pegawai tidak tetap untuk modal pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkulu 2024.
Selain Rohodin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus yang sama. Keduanya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca (AC).
“Pada Jumat, 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EV alias AC selaku Adc (Ajudan Gubernur),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Ahad, 25 November 2024.
Pejabat KPK yang biasa disapa Alex itu menambahkan, Anca menerima uang itu dari dari Isnan Fajri, dan uang tersebut digunakan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin untuk dana pencalonannya kembali di Pilkada 2024.
Awal Mula Perkara dan Proses Pencairan Dana yang Diduga Dikorupsi
Menurut keterangan KPK, Gubernur Rohidin diduga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu, Saidirman (SD), untuk mencairkan honor pegawai dan guru tidak tetap sebelum 27 November 2024. Uang itu, kata KPK, bakal dipakai untuk ongkos pemenangan di Pilkada 2024.
Berdasarkan data anggaran setempat, uang untuk honor pegawai dan guru tidak tetap itu besarnya Rp1 juta per orang.
“Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap se-Provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024,” kata Alex.
Alex menjelaskan, pada Juli 2024 Rohidin menyatakan bakal maju lagi dalam Pilkada Bengkulu, sebagai calon gubernur petahana. Pada saat itu, kata Alex, Rohidin menyatakan butuh dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam Pilgub Bengkulu 2024.
