JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), di Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024). Di situ mereka mendapati saksi yang tidak datang ke DPR dengan alasan sedang di luar negeri.
Pansus Haji mengatakan ada salah satu saksi yang tak bisa hadir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan alasan sedang berada di luar negeri. Namun, rupanya satu saksi itu ada di Kemenag. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang di kantor Siskohat Kemenag.
Dia mengatakan pihak Pansus sempat memanggil Hasan Afandi, yang kini menjabat Kasubdirektorat Data dan Siskohat Ditjen PHU Kemenag. Namun, menurut keterangan pihak Sekjen Kemenag kepada Pansus Haji, Hasan tidak bisa menghadiri undangan lantaran sedang berada di Arab Saudi.
“Kami mendapat kabar saksi yang kita panggil di hari kemarin tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas dan ditugaskan ke Makkah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jemaah haji. Jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi. Mereka diutus ke sana,” kata Marwan Dasopang.
“Kami curiga, ada dua hal kecurigaan, satu mengulur, kedua jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini, ternyata orangnya ada, namanya Hasan Afandi, yang di atas itu, orangnya itu yang kita panggil, ada orangnya di sini. Maka kami, kita akan tegur nih Sekjen yang memberi tahu bahwa mereka ini berada di luar,” ujarnya.
Dugaan Gratifikasi dan Korupsi Haji Khusus
Di tempat yang sama, anggota Pansus Haji DPR Fraksi PKB Marwan Jafar menyatakan pihaknya mengendus indikasi dugaan kecurangan Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji RI 2024. “Ada banyak kecurangan yang sudah dliakukan oleh Kemenag ini,” kata Marwan usai sidak, Rabu (4/9) siang.
Marwan mencontohkan salah satunya ialah jemaah haji yang baru mendaftar pada 2024, ternyata bisa langsung berangkat di tahun ini juga. Ia menyebut pihaknya menemukan setidaknya sekitar 3.500 jemaah yang tanpa harus menunggu langsung diberangkatkan tahun ini untuk beribadah haji.
Marwan menduga ada pihak-pihak di Kemenag yang mempermainkan jadwal keberangkatan itu. “Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa ya, kita bisa tebak kalau di atasnya direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasan lagi berarti menteri. Di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut marutnya haji 2024 ini,” ujar Marwan.
