Marwan berkesimpulan bahwa temuan Pansus sejauh ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kemenag. Ia menduga terdapat dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam pelaksanaan haji tahun ini.
“Bukan hanya kesimpulan tentang itu. Tetapi soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ dan kita bisa mengundang pihak-pihak aparat hukum untuk bicara di pansus,” ungkap dia.
Usai menggelar sidak di Kantor Siskohat Jakarta, panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI melanjutkan sidak ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketua pansus, Nusron Wahid, menyampaikan alasan sidak. “Kita datang ke kantor Kemenag Kabupaten Bogor, kenapa? Ini pelayanan paling bawah, ujung tombak dari pelayanan haji di masyarakat. Di mana ada kabupaten di situ ada kantor pelayanan pendaftaran haji,” kata Nusron, kepada wartawan usai sidak, Rabu (4/9/2024).
“Karena ini ujung tombak, salah satu kewenangan di sini adalah menginput data, selain itu memverifikasi data, kami datang ke sini untuk mengecek kesesuaian data jamaah haji tambahan dengan jamaah haji yang tidak tambahan jadi kouta berapa, sama kuota tambahan,” lanjutnya.
Nusron mengatakan pihaknya juga melacak apakah kuota tambahan yang sudah berangkat tersebut seusai dengan nomor urut porsinya atau belum. “Udah sesuai dengan orang lansia bener atau tidak, sesuai penggabungan mahrom apa tidak sebagaimana pengaturan dan ketentuan yang disusun oleh Pak Menag dan Dirjen Haji dan Umrah,” ungkapnya.
