Hingga saat ini, Pertamina masih menguasai sekitar 85,5 persen pasar SPBU dengan 13.603 outlet dari total 15.917 SPBU di Indonesia.
KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Media Rakyat | Samudrafakta
Polri Bentuk Tim Reformasi Lebih Dulu, Balapan dengan Istana?
Dengan dua inisiatif berjalan paralel, publik mempertanyakan arah koordinasi. Apakah tim internal Polri dan komisi bentukan pemerintah akan saling melengkapi, atau justru berpotensi tumpang tindih?
Prabowo Bakal Bicara Lantang di Sidang Umum PBB ke-80
Forum PBB kali ini penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin Global South yang konsisten mendorong reformasi tata kelola dunia.
Mantan Kepala PPATK Dukung KPK Tangkap Juru Simpan Uang Korupsi Kuota Haji, Diduga Libatkan Pencuci Uang Profesional
Menurutnya, greedy corruption biasanya melibatkan pejabat tinggi dan jumlahnya besar sehingga pelaku membutuhkan pihak lain untuk menyamarkan hasil korupsi.
Inggris, Australia, dan Kanada Akui Negara Palestina, Portugal Menyusul
Untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina
Viral Menkes Sarankan Sarapan 2 Telur, Dokter UI: Tidak Cukup untuk Gizi Seimbang
Menu seperti nasi uduk atau lontong sayur tetap bisa menjadi sarapan sehat, asalkan porsinya sesuai kebutuhan.
Anggota Parlemen Belanda Diusir karena Kenakan Busana Bermotif Bendera Palestina
Dalam sidang, Ester menegaskan dukungannya bagi rakyat Gaza.
Ternyata Ini Alasan KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Guru Besar Hukum Pidana UGM menyebut penerapan Pasal 2 dan 3 kerap menimbulkan sesat pikir.
KPK Bolak-balik Janji Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji tapi Tak Kunjung Realisasi, Publik Gerah Menunggu
Publik makin gerah karena pernyataan “segera umumkan tersangka” sudah diulang berkali-kali, tanpa ada langkah nyata yang diumumkan ke publik.
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Siapkan Insentif Tarik Dolar WNI Kaya dari Luar Negeri
Menkeu menilai pemerintah harus konsisten dalam penegakan hukum dan pengelolaan pajak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.